Ketua DPR Nilai Kerja Timwas Century Tak Perlu Diperpanjang

Jakarta – Masa kerja Timwas Century akan berakhir pertengahan Desember tahun ini. Ketua DPR Marzuki Alie menilai masa kerja Timwas tidak perlu diperpanjang.

“Kita lihat dulu bagaimana pandangan mereka, karena tugas kita sudah selesai. Pertama menyampaikan UU otoritas jasa keuangan (OJK). Kedua serahkan ke proses hukum, tidak usah dibolak balik lagi, percayakan pada hukum. Kalau ditarik Pansus apa lagi,” ujar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Dengan adanya UU OJK, Marzuki menilai persoalan Century sudah selesai. UU OJK adalah tindak lanjut dari kasus Century.

“Kalau menurut saya UU OJK adalah penyempurnaan UU Bank Indonesia (BI). Itu adalah tindak lanjut rekomendasi kasus Century,” terangnya.

Terhadap tekanan publik yang besar kepada Pimpinan KPK agar bisa mengungkap kasus Century, Marzuki tidak banyak berharap. Politisi Demokrat (PD) ini menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan.

“Kalau memang belum ada perkembangan biarin saja. Tanggungjawab dia pada Tuhan. Audit investigatif kan sudah, di rekomendasi paripurna yang opsi C sudah Jelas yaitu menyempurnakan termasuk UU, lalu menyerahkan masalah pada hukum, apalagi masalahnya?” jelasnya.

Sumber: Detik.com, Rabu, 07/12/2011 12:23 WIB.

Posted in Update Kasus Century | Leave a comment

Bambang Nilai Kasus Century Masih Seperti Puzzel

Wartanews, Selasa, 06 Desember 2011 14:11 WIB

 

Bambang Nilai Kasus Century Masih Seperti Puzzel
WartaNews-Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Bambang Widjajanto mengatakan bahwa dirinya tak ada masalah jika harus memeriksa Wakil Presiden Boediono terkait kasus mega skandal dana talangan (bailout) Bank Century.

Menurut Bambang, bila ada kebutuhan terkait pencarian bukti hukum maka akan manggilan bekas gubernur Bank Indoneisa tersebut.

“Semua orang harus tunduk kepada hukum. Terlebih-lebih ada kebutuhan dan fakta hukum yang hendak dicari, tak masalah memanggil siapapun,” ujarnya usai sidang paripurna DPR, Selasa (6/12).

Namun sayang, Bambang dalam kesempatan itu menolak untuk memberi penilaian atas kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut. Hal itu dikarenakan dirinya belum mempelajari dan mengecek kasus itu sudah sejauh mana.

Bahkan menurutnya, kasus Bank Century di media massa masih acak-acakan alias mirip puzzle.

“Saya harus cek dulu. Kalau masih mirip puzzle saya harus jawab, maka kasihan saya dong,” ungkapnya.

Kendati sudah terpilih menjadi salah satu pimpinan lembaga superbody, Bambang masih ingin menggunakan transportasi kereta daripada menggunakan mobil. Bila ke depan tetap aman-aman saja, maka Bambang tidak akan beralih ke transportasi lain.

“Ya untuk pengawalan nanti saya pertimbangkan. Kalau aman-aman saja, saya tetap naik kereta,” tungkasnya. (ipk)

Posted in Update Kasus Century | Leave a comment

Mahfud MD: Kasus Century tak Jelas

kasus century

Menurut Mahfud, kasus Century yang konon merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun lebih banyak bermuatan politis.

Selasa, 06 Desember 2011 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Berbeda dengan para pengamat, Mahfud MD menilai kasus bailout Bank Century tidak jelas permasalahannya. Karena itu, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut heran dengan beberapa pengamat dan politisi yang terus mendesak agar kasus itu dibongkar lagi. “Apanya yang mau diselesaikan? Kasus ini tidak jelas,” kata Mahfud kepada Republika di gedung MK, Selasa (6/12).

Menurut Mahfud, kasus Century yang konon merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun lebih banyak bermuatan politis. Karena itu, pihaknya tak heran pihak-pihak yang mendesak kasus tersebut dibuka lagi bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Bukan bermaksud untuk mengembalikan kerugian negara yang itu juga masih perdebatan.

Jika ranah pidana yang ingin ditarget, Mahfud menilai dihukumnya mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular bisa menjadi awal penyelesaian masalah. Sayangnya, ia menilai sekarang arah penyelesaian kasus Century hanya ingin menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Sehingga, launjut dia, semangatnya tidak murni demi kebaikan bersama, melainkan untuk kepentingan kelompoknya. “Mereka hanya membidik orang per orang, bukan menyelesaikan kasus ini secara tuntas,” terang Mahfud.

Sumirnya kerugian negara juga diperkuat dengan argumen KPK yang menyatakan sulit membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus Century. Karena itu, setiap ditanya, pimpinan KPK selalu bilang masih dalam proses penyelidikan, yang entah sampai kapan berakhir.

Melihat realita itu, pihaknya berharap Abraham Samad berani membuat gebrakan dengan menjelaskan posisi kasus Century. Jika tidak ada kerugian negara, sebaiknya diumumkan ke publik. Adapun jika ada kerugian negara, KPK harus menuntaskan kasus itu.

Tidak seperti sekarang yang simpang siur, sehingga dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyudutkan orang tertentu demi kepentingannya. “KPK harus tegas mengumumkan posisi kasus ini. Ini tugas pimpinan KPK yang baru,” sebut Mahfud.

Posted in Mahfud Bicara Sri Mulyani | Leave a comment

Partai SRI: Kita Tidak Menjual Kucing dalam Karung

Prof. DR. Rocky Gerung

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengemuka belakangan ini. Sebuah partai baru yang asosiatif dengan namanya, Serikat Rakyat Independen, mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (3/8/2011) pekan lalu. Terang benderang, Partai SRI mengusung Sri Mulyani menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014 mendatang.

Sejumlah tokoh ternama yang selama ini enggan berpartai turun gunung menggagas Partai SRI. Ada pengacara senior Todung Mulya Lubis; pengamat politik Arbi Sanit; aktivis era 1966, Rahman Tolleng; wartawan senior Fikri Jukrie; Dana Iswara; dan dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung.

“Kami tidak menjual kucing dalam karung,” ujar Rocky yang menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partai.

Banyak kalangan berpendapat, jalan Sri Mulyani tidak akan mulus. Kasus Century dan cap neoliberal akan menjadi peluru yang akan terus dimuntahkan lawan-lawan politiknya. Tak sedikit pula yang pesimisis dengan partai baru ini. Biaya politik di Indonesia mahal. Cukupkah pundi-pundi partai membiayai jaringan di daerah? Selain itu, sejauh mana partai baru ini berhasil membangun kadernya di daerah?

Namun, pertanyaan pentingnya, apakah betul Sri Mulyani bersedia maju dalam Pemilu 2014 nanti? Sejauh mana hubungan Partai SRI dan Sri Mulyani?

Berikut wawancara Kompas.com dengan Rocky Gerung di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Partai Sri di Jalanl Latuharhary Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Di publik Sri Mulyani enggan berkomentar karena terikat kode etik, tapi kepada para penggagas Partai secara personal apakah dia pernah menyatakan bersedia dicalonkan?

Itu urusan di internal partai. Itu adalah bagian dari strategi politik partai. Biar menjadi misteri, karena kalau saya jawab sekaligus, nanti orang akan dapat membaca strategi kita.

Tapi yang jelas begini, ada kesejajaran antara gagasan Sri Mulyani tentang etika publik yang pernah dia kuliahkan sebelum dia pergi dengan ide dasar pembentukan partai ini. Yang ditunggu kan sebetulnya hanya pernyataan resmi dari Sri Mulyani saja. Kita tinggal tunggu saja.

Jadi, sebenarnya dengan tutup mata saja kita tahu, pasti dia bersedia. Tidak ada alasan untuk tidak bersedia. Tetapi, itu kan tidak bisa diucapkan sekarang karena belum ada semacam jaminan politik.

Apa Sri Mulyani ikut terlibat langsung menggagas partai, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai Demokrat-nya?

Tidak. Kalau dikaitkan dengan SBY jelas berbeda. SBY ingin full circle di dalam urusan itu. Kalau kita cuma bilang Sri Mulyani adalah benchmark, batas, dan tolok ukur dari politik Indonesia. Kalau ada orang lain yang bisa melewati tolok ukur itu kita pasti akan ganti simbol Sri Mulyani.

Kenapa mencalonkan Sri Mulyani?

Orang pertama yang memastikan politik itu harus tidak menganut conflict of interest ya Sri Mulyani. Orang pertama yang dengan nekat menolak kolaborasi politik yang dituntut oleh pengusaha-pengusaha besar ya Sri Mulyani.

Orang pertama yang menyatakan bahwa etika saya adalah integritas, karena itu saya ingin Bank Dunia mengikuti etika saya, adalah Sri Mulyani. Orang pertama yang dikenal di seluruh dunia mengatur seratus dua puluh lima negara miskin adalah Sri Mulyani.

Jadi bandingannya apa gitu loh? Ada bandingannya? Enggak ada bandingannya saya kira.

Dari segi kecerdasan, ya pasti. Dari segi penguasaan manajemen makro ekonomi, nasional, global, ya itu sudah menjadi keahlian dia.

 

Bagaimana menghadapi serangan “Century” dan cap “Neolib”?

Saya akan terangkan dulu soal neo-liberal (neolib). Neolib artinya kepemimpinan yang anti pajak. Sri Mulyani mengumpulkan pajak untuk subsidi masyarakat bawah. Masak hal seperti itu dikatakan neolib? Ini kan terbalik jalan pikiran kita.

Satu hal penting juga, Sri Mulyani adalah orang pertama yang memaksa beberapa departemen untuk membuat anggaran berdasarkan prinsip gender responsive budget, artinya anggaran departemen hanya turun kalau di dalamnya ada semacam ukuran anggaran akan dipakai untuk memungkinkan perempuan diuntungkan dalam pembuatan kebijakan. Kita tahu posisi perempuan di bawah kaum proletar dalam strata sosial. Dia (perempuan) kelompok yang paling miskin, dan paling tertindas.

Jadi, Sri Mulyani memihak kelompok yang paling tertindas melalui kebijakan. Tetapi mungkin tidak terlihat, karena pada akhirnya kebijakan itu akan turun di APBD. Dan untuk menjalankan APBD itu merupakan fungsi dari partai.

Soal Century?

Kasus ini memang akan menjadi senjata bagi lawan politik nantinya. Kita tidak ada strategi. Karena, kita tahu pada saatnya senjata atau ganjalan itu akan diangkat sendiri oleh yang mengganjal, karena dalam permainan politik ganjalan itu bisa memukul si pengganjal.

Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini. Namun, yang jadi permasalahan, KPK sudah bilang seperti itu (tidak ditemukan unsur pidana), tetapi DPR bilang harus ada kejahatan (pidana). Pernyataan DPR soal Century itu kan keputusan politik. Nyatanya, KPK tidak menemukan delik pidananya.

Jadi, kita sama sekali tidak khawatir. Kita justru mendorong kalau berhasil menemukan unsur kejahatan pidana dalam kasus ini bawa saja ke pengadilan, biar semua jelas. Maka, kalau ada serangan soal Century, jelas itu hanya serangan politik untuk membuat stigma negatif kepada Sri Mulyani.

Kasus Bank Century mulai merebak akhir 2009. DPR membentuk Pansus Angket Kasus Bank Century dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat itu.

Sri Mulyani, yang pernah menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dalam rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century disebut sebagai salah satu pejabat yang patut bertanggungjawab. Hasil rekomendasi pansus menyebutkan, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengucuran dana penyelamatan bank milik Robert Tantular itu.

Namun, meski telah memeriksa 96 saksi, hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum menunjukan indikasi tindak pidana dalam kasus pengucuran uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.

Sejumlah individu yang tergabung dalam Partai Sri mengajukan uji materi soal Undang-undang Parpol meminta perubahan syarat pendirian parpol. Sepertinya, Partai SRI mengalami kesulitan membangun jaringan di seluruh Indonesia?

Memang tidak ada sumber dana. Karena kalau kita hitung untuk membuat partai dibutuhkan lebih kurang Rp 400 miliar. Itu artinya hanya orang kaya yang bisa bikin partai. Bahkan koruptor pun tidak bisa bikin partai kalau jumlahnya segitu banyak.

Nah, hal itu melanggar hak orang buat bikin partai. Karena hak itu, tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki karena sudah komitmen kepada demokrasi.

Sekarang politik itu sudah sangat mahal. Oleh karena itu, money politic akan terus berlangsung. Sebab siapa yang punya uang, dia menguasai kekuasaan. Nah, itu yang kita minta di review kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Para pendukung Partai SRI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi pada 15 Juni 2011 lalu terkait syarat pendirian partai politik, sekaligus ketentuan mengenai verifikasi parpol sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Para penggugat berpendapat, Pasal 2 Ayat (1) memberatkan partai-partai baru. Ketentuan itu mengatur, parpol harus didirikan minimal oleh 30 orang di setiap provinsi dan harus didaftarkan oleh minimal 50 orang. Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang syarat verifikasi menjadi partai berbadan hukum, antara lain harus memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri secara kolektif, berserikat, dan lainnya.

Lalu, sumber dana Partai SRI dari mana?

Swadaya. Ada iuran anggota. Ada simpatisan. Di beberapa daerah, ada banyak orang yang berinisiatif membantu dan membangun jaringan partai. Sosok Sri Mulyani melahirkan militansi.

Kita juga punya kesepakatan kalau terlibat dalam politik, kita harus berani membiayai diri sendiri. Contoh yang paling konkret adalah kita berkomitmen memangkas penghasilan kita (pengurus pusat), antara 30 sampai 50 persen selama enam bulan ini untuk membiayai partai.

Anda pernah aktif di Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) pimpinan almarhum Sjahrir. Demikian pula, Daminaus Taufan (Ketua Umum Partai SRI) pernah menjadi Wakil Sekjen Partai Indonesia Baru. Partai itu gagal. Lalu, apa yang bisa meyakinkan masyarakat kalau partai ini layak dipilih dan akan berhasil?

Ya, karena kegagalan dulu itu. Kita penasaran kenapa gagal. Orang bilang karena kita tidak punya dana, ya memang betul dari dulu kita kurang dalam hal dana. Tetapi kalau kita berhenti karena kita gagal, artinya kita terima pandangan, bahwa hanya yang punya uang yang boleh bikin partai. Nah, pandangan ini yang mau kita lawan.

Partai ini baru. Belum punya massa. Sedang berjuang membangung jaringan. Dipimpin oleh tokoh yang pernah bergabung di partai yang gagal. Berarti keunggulan partai ini cuma menjual sosok Sri Mulyani saja?

Tidak. Sri Mulyani seorang figur di partai ini. Tapi di belakang itu ada gagasan dan ide, seperti etika publik, gagasan tentang republikanisme, dan gagasan tentang partisipasi aktif warga negara yang biasanya hanya cuma diminta dan diimbau saja. Itu yang kita unggulkan. Karena kita tahu pikiran Sri Mulyani, maka kita terjemahkan untuk platform partai.

Yang dijual memang semestinya tokoh. Tetapi, yang harus dicermati adalah kita menjual barang yang tidak menipu kan? Karena itu dari awal kita edarkan partai ini mengusung Sri Mulyani. Silakan pilih, dia bagus atau tidak. Kalau beberapa pihak mengatakan dia korupsi, kita terangkan kalau dia tidak melakukan itu. Justru dia membuat kebijakan untuk mencegah Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi.

Kalau kebijakannya salah? Mungkin saja salah. Tetapi apakah dia korupsi? Tidak, karena dia orang yang berani ambil tindakan saat kritis. Kalau Sri Mulyani tidak berani ambil kebijakan saat itu, mungkin sekarang kita seperti Yunani. Dalam pemikirannya, Bank Century merupakan rumah besar yang sedang kebakaran, dan harus segera dipadamkan agar tidak merembet ke rumah yang lain.

Sri Mulyani dinilai banyak orang hampir sama seperti sosok Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang namanya melambung ketika teraniaya. Menurut Anda?

Tidak. Sri Mulyani melambung bukan karena teraniaya. Kita tidak mengambil sudut pandang seperti itu. Yang kita ambil adalah sudut pandang keberanian dia untuk menyatakan tidak kepada kolusi kepentingan. Belum pernah ada orang seperti itu di Indonesia. Dia ambil risiko, dengan bilang oke saya mundur yang penting saya tidak didikte. Dengan cara itu dia bilang kalau dirinya tidak teraniaya bahkan justru dia katakan menang.

Partai ini seperti mengkultuskan Sri Mulyani…

Kultus itu artinya kita tidak tahu siapa dia, asal usulnya, apa isi otaknya, tetapi kita puja dia. Kalau sekarang ini kita tahu persis otaknya, mentalnya, dan keberanian Sri Mulyani mengambil keputusan, dan merawat republik ini. Itu semua rasional dan bisa terukur. Kultus tidak bisa diukur. Kultus juga memihak tanpa kalkulasi rasional. Kalau kita tetap memihak dalam kalkulasi rasional.

Ini kan masih 2011, tetapi dari awal kita bilang kalau kita akan memilih dia (Sri Mulyani). Dan, masyarakat akan melihat kalau kita tidak menjual kucing dalam karung lagi. Bandingkan misalnya, banyak partai besar, punya pemilih besar, tapi entah siapa tokohnya. Kalau ada, tokoh itu harus membersihkan dirinya dari berbagai dosa di masa lalu.

Sri Mulyani secara jelas kita sebut, walaupun memang akan terganjal di kasus Century. Tapi, kita akan cari keadilan itu.

Sumber Kompas.com Ary Wibowo | Heru Margianto | Senin, 8 Agustus 2011 | 10:39 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2011/08/08/10392978/Partai.SRI.Kita.Tidak.Menjual.Kucing.dalam.Karung

Posted in Sri Mulyani di Mata Tokoh | Leave a comment

The Most Influential Person in Indonesia?

sri mulyani capres 2014

As Indonesia dodges the global economic crisis bullet, Sri Mulyani, a woman educated in America, has become a star.

By Peter Gelling – GlobalPost
Published: June 25, 2009 14:13 ET in Asia

JAKARTA — The impact Sri Mulyani, Indonesia’s current finance minister, has had on the country in the last few years is difficult to overstate.

Mulyani has, for starters, steered the country through the global economic crisis. Indonesia’s economy is growing — at a rate of 4.9 percent — faster than any of its regional counterparts and looks poised to come out of the crisis in a better position than it went in.

This is in no small part a result of aggressive reforms Mulyani pushed through the finance ministry, most notably the customs and tax offices — two institutions that for decades were the most striking examples of how corruption can destroy a nation.

Indonesia has always ranked as one of the most corrupt countries in the world, but has improved in the last five years — during Mulyani’s tenure. Corruption here is so widespread that there was little expectation that Mulyani, a career technocrat with no political experience, could make any real difference.

“You can really see how much of an impact one person can make,” said James Castle, an American economic and political analyst living in Indonesia. “The president gave her a lot of latitude and she has used it very well.”

Six months after Mulyani took over the Finance Ministry in 2005, foreign direct investment leaped almost 70 percent compared to the previous year. That kind of growth was maintained up until the economic crisis hit this year, a testament to the confidence foreign investors have in the minister.

In the process Mulyani has embraced fiscal and bureaucratic reform, both of which have consistently pitted her against powerful politicians and a resistant parliament — a group that is still considered one of the country’s most corrupt.

In a wide-ranging interview with GlobalPost, Mulyani said she is guided by simple principles and believes that she has now become one of the most trusted ministers among the notoriously suspicious parliament, which has enabled her to push through reforms. (The full interview with Mulyani is available to GlobalPost Passport members. For more information about Passport, click here.)

“The economy will never develop as long as the society does not trust the government,” she said. “So this has become quite an obsession for me. I want to be part of a government where the people trust you. It is not easy of course. But this idea has guided my decisions.”

In one of her more famous shake-ups she made herself the subject of ire from the country’s mining executives. Among them was Aburizal Bakrie, one of the country’s wealthiest men and the minister for people’s welfare. He was also a major contributor to President Susilo Bambang Yudhoyno’s campaign in 2004.

During an audit of the tax agency she found a dearth of income from the mining sector. As it turned out, mining companies owed millions of dollars in back taxes they were avoiding through an obscure understanding with former ministers of finance. Mulyani demanded the taxes be paid and when the executives, including Bakrie, protested, she barred them from traveling.

The public and the press celebrated.

“It created a lot of headlines. Even the president asked me what is going on and asked if I could do it without so many big noises,” she said. “But we had to set new standards. It definitely created some discomfort within the cabinet. But I think they finally understood.”

Mulyani is an unlikely leader. She is the daughter of two career academics. Born in Sumatra, she is the seventh of 10 children. She spent most of her young life in Semarang on the island Java, where her parents worked at a teaching college. She then attended the respected University of Indonesia before heading to the University of Illinois for her graduate degree.

She has served as both an executive director of the International Monetary Fund and as a consultant for USAID, both of which required her to spend time in the United States.

“As minister of finance, what first comes to my mind is the question, ‘Why are we stuck in this situation?’ When I was living abroad, I saw how an international audience perceived Indonesia. In a way I knew immediately when I assumed this responsibility that there was a serious problem of perception. I set out to change that perception,” she said.

The first thing she did was sack the directors of both the customs and tax offices. When she first started, she said there was a lot of skepticism among Jakarta’s elite businessmen and politicians. They were watching her, wondering if she’d be corrupted like the rest or if real change was coming.

“The directors of the tax and customs offices had strong reputations. But despite that, after six months here, I replaced them. I had to because it was important to have a new beginning. We needed to do something different. The first thing people want to see is a major change,” she said.

President Yudhoyono has enjoyed a lot of credit for choosing Mulyani and has now chosen another academic economist, Boediono, who goes by only one name, as his running mate for the July 9 presidential election, which Yudhoyono is widely expected to win.

Boediono served as an interim Bank Indonesia governor after the arrest of its previous governor, who was the second central bank governor to be arrested on corruption charges. Like Mulyani, Boediono has strong reformer credentials and was expected to help revitalize Bank Indonesia before he was tapped for the vice presidency.

Now it seems likely that Mulyani, in the next term, will work her magic at Bank Indonesia.

“I am proud that I do a job that I feel comfortable with and enjoy. I think I can assure myself that I have never compromised my principles — that is most important. It is very simple. I just want to make Indonesia better and respectable in the eyes of the world. When I am in international forums, I want the country to which I was born and in which I live to be well-regarded.

“I think I can also be quite proud that even with all the pressure, the pain and the loneliness, I have never sacrificed my principles,” she said. (Global Post)

Posted in Dunia Memandang Sri Mulyani | Leave a comment

Why Sri Mulyani Could be the Next President

http://mahfudsrimulyani.wordpress.com/

Semua orang tahu Sri Mulyani adalah "anak emas" SBY & sangat mungkin menjadi "puteri mahkota" di 2014

By: Putera Satria Sambijantoro
Saturday, May 22, 2010 

VOTE FOR VENDETTA. 2014 is payback time, during which this Iron Woman will set to bring Indonesia’s bureaucratic reform to the next level and take her vengeance to those corrupt lawmakers and politicians.

Six years ago, Susilo Bambang Yudhoyono certainly could remember what it felt like being treated unfairly by his supervisor when he, apart from his position as Coordinating Minister of Political and Security Affairs under Megawati Soekarnoputri, was actually neither invited nor involved by her in several cabinet meetings concerning various political and security matters.

But for Yudhoyono, it seems that every cloud has its own silver lining –so does Megawati’s harsh treatment to him which eventually led to his resignation from his ministerial post on March 11 2004.

This is because in the end, it’s Yudhoyono who had the last laugh. Megawati’s decision to expel Yudhoyono from the other cabinet members –as well as the cruel words from Taufik Kiemas (Megawati’s husband), who added fuel to a fire and accused Yudhoyono of exaggerating things and being ‘too childish’– backfired and contributed to her loss in the presidential election to Yudhoyono at the same year.

In fact, Megawati’s story of how a president made the most of her authority to bully her own subordinate had without doubt helped Yudhoyono to win sympathy from many Indonesians; eventually leading him to win the presidential election and trounce Megawati by a wide margin.

What Indonesia had in the past is somewhat identical to the situation at present, where now finance minister Sri Mulyani Indrawati suddenly turns out to be a media-darling figure and draws sympathies from many Indonesians following her heroic role as the sacrificed bishop to save her king from his inconvenient position in the political chessboard.

For Sri Mulyani, it is worth noting that there were several cases besides Yudhoyono’s story above, particularly women, when someone rose to prominence and eventually ended up on top level in politics because she was able to gain sympathy of the people.

In Pakistan, the father of the legendary Benazir Bhutto was unjustly ousted from power by his political foe through a military coup and was sentenced to death. This later sparked a deep-rooted indignation among the Pakistanis which helped the Pakistan People Party, of which Benazir Bhutto was the chairperson, to gain massive support from the people.

Benazir Bhutto, who once headed finance ministry like Sri Mulyani, finally reached the pinnacle of her politics career when she took oath as the first and the only woman ever to become a prime minister in Pakistan.

The preceding tale was also similar to Megawati Soekarnoputri whose tear-jerking past helped her a lot to be recognized in Indonesia politics and won the sympathy of the people. Her father Soekarno, a national hero who proclaimed Indonesia’s independence, was exiled and sullied when Soeharto took over and Soekarno’s descendents, including Megawati, had to endure 32 years of oppression and tribulation from Soeharto and his cronies.

Prior to her seemingly reluctant move to World Bank, actually Sri Mulyani has drawn many sympathies already for her role of being the shield to the president himself during the fallout of Bank Century bailout, protecting Yudhoyono from the scorching political bullets while at the same time her own boss apparently was more interested in washing his hands clean on the subject.

Besides, Sri Mulyani was, without doubt, the person who deserves the largest share of the credit for Indonesia’s striking economic performance during the last financial crisis which, ironically, was the backbone of Yudhoyono’s victory in the last presidential election.

And now instead of protecting Sri Mulyani from the business and political rascals who have been unsettled by the bureaucratic reform which she initiated, Yudhoyono decided to forgo her and bow to the given pressure.

Fortunately, those cruel treatments of Yudhoyono’s to his meritorious finance minister may be a blessing in disguise for Sri Mulyani herself as well as many Indonesians who have been longing for a fearless, intellectual figure who has the capability and guts to become a president and reform Indonesia from the very top of the bureaucracy itself.

Thanks to the enormous exposure from the press –as well as numerous analysis and insights from high-profile intellectuals in various media–, in addition to the growing sympathies to Sri Mulyani her departure has also opened the eyes of many Indonesians about how brilliant this person actually was and how much she has done to Indonesia’s economy during her tenure as finance minister.

As an old saying goes, you never know what you get until it’s gone. It’s like when Michael Jackson passed away and, because of massive coverage from various types of information media all over the world, all of a sudden all music fans worldwide realized the fact that his contribution to the music industry had actually been so immense.

The difference is that Sri Mulyani is still alive and when she finishes her four-year term as World Bank’s managing director in 2014 and comes back to Indonesia as she has promised, she could be one of Indonesia’s highest profiles for our election during that year.

For Sri Mulyani, the moment could not be better. She is only 47 at present, and if she really wants to bid for presidential post in 2014, she will be 51.

If one still considers her to be too green to be a president, she still has a lot of time behind her back. If Sri Mulyani only runs as a vice-president candidate in 2014 then runs again for president five years later, then she is still 56 at 2019. And bidding at the age of 56 will put her still even younger than Prabowo Subianto, who ran at the age of 57 during the last presidential election and in fact was still the youngest among his counterparts.

One problem that emerges is Sri Mulyani is a well-known technocrat, and it is still questionable whether she possesses such political motivation to be a president –or even as a vice-president.

But Sri Mulyani should reflect to Michelle Bachelet, Chile’s first woman president, who was said to be initially hesitant to run for presidential post because she actually never possessed such ambition. In the end, due to the unprecedented surge on her popularity and pressure from her own supporters, she ultimately changed her mind and the rest that happened in Chile afterwards was history.

There is no doubt that Sri Mulyani’s recent popularity among Indonesians will definitely make political parties slaughtering each other to get her signature four years from now. And if at that time she is equipped with a decent political wheel, the spines of Indonesia’s corrupt businessmen and politicians will surely shiver like they never before.
The bureaucratic reform which Sri Mulyani spearheaded may suffer a temporary setback following her exodus to United States. But when she comes back here to run for a more strategic role to bring a broader scale of bureaucratic reform, she has more than enough ammunition already to get her revenge towards those corrupted evils who have colluded to kick her out from the country that she loves the most.

This article was published in Asia News Network on Tuesday, June 2 2010

Posted in Ulasan Tentang Sri Mulyani | Leave a comment

Jadi Figur, SMI Harus ke Indonesia

http://mahfudmdsrimulyani.wordpress.com/

Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Eep Saefulloh Fatah, menilai sosok mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), harus kembali ke Tanah Air apabila dirinya ingin menjadi salah satu aktor politik di Indonesia.

Kalau dia tidak hadir sebagai petarung dalam realitas politik Indonesia yang kejam dan keras, kansnya akan sangat kecil.
– Eep Saefulloh Fatah

Pasalnya, tanpa ada kehadiran SMI, dukungan orang-orang yang pro terhadapnya akan menjadi sia-sia. “Kalau dia memang ingin menjadi political fighter, perlu ikhtiar politik sebagai sosok riil, bukan hanya berupa semangat realitas. Di dalam demokrasi, hal ini tidak mendapat tempat,” ucap Eep, Jumat (26/11/2010) di Graha Niaga, Jakarta.

Namun, ia akui kepergian Sri Mulyani ke Amerika Serikat memang tidak serta-merta membuat sosoknya hilang begitu saja di benak publik. Publik, ungkapnya, akan terus mengenang sosok SMI sebagai salah satu pendobrak reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

“Tapi kalau dia tidak hadir sebagai petarung dalam realitas politik Indonesia yang kejam dan keras, kansnya akan sangat kecil,” ungkap Eep menanggapi wacana pencalonan SMI sebagai calon presiden tahun 2014.

Eep melanjutkan, untuk memadukan gerakan pendukung di Indonesia dan kehendak politik dari SMI sendiri kuncinya ada pada pertemuan keduanya. Kalau tidak, gerakan dukungan SMI hanya akan bertepuk sebelah tangan.

Memang, diakui Eep, belum pernah ada Menteri Keuangan yang sesukses SMI dalam mereformasi lembaga. “Mulai dari restrukturisasi sistem, standardisasi kerja, dan pengawasan menajemen kinerja, bahkan melakukan tindakan-tindakan seperti pelarangan pejabat eselon I menjadi komisaris di BUMN, hanya SMI yang begini,” ungkap Eep.

Sebagaimana yang diketahui, di tengah situasi politik Tanah Air memanas saat kasus Century bergulir dan kemudian menyeret namanya, Sri Mulyani kemudian diizinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanggalkan jabatan Menteri Keuangan-nya dan beralih menjadi Managing Director World Bank. Ia pun akhirnya bertolak ke Amerika Serikat per tanggal 1 Juni 2010.

Kompas.com, 26 November 2010.

Posted in Sri Mulyani di Mata Tokoh | 1 Comment