Wawancara Mahfud Md: Pertemuan di Muhamadiyah itu Gawat

calon presiden 2014

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

TEMPO Interaktif, Jakarta (Selasa, 07 Juli 2009 | 20:40 WIB)- Mahkamah Konstitusi memutuskan masyarakat yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan paspor. Putusan tersebut diterima ketiga pasang calon presiden dan mengakhiri ketegangan politik sebelum pemilihan.

Ketua Mahkakamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md mengakui putusan yang diambil secara cepat tersebut, merupakan respon atas perkembangan politik menjelang pemilihan.

Menurut Mahfud, situasi pertemuan antara capres Mega – Prabowo dan JK-Win di kantor Muhamadiyah, pada hari Minggu (5/7) malam itu, bisa dikatakan gawat karena ada permintaan pemilu ditunda, baikot, dan mundur dari pencalonan.

Mahkamah menjawab kisruh tersebut dengan memperbolehkan penggunaan KTP dengan batasan-batasannya. Kini, Mahfud berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden, Rabu (8/7) besok dengan sebaik-baiknya. “Suara anda sangat menentukan,” kata dia.

Berikut ini penuturan Mahfud, menceritakan kembali mengenai putusan penting yang ia ambil menjelang Pemilu Presiden 8 Juli 2009 :

Kenapa putusan penggunaan KTP diputus cepat sekali?

Permohonan ini diajukan 24 Juni lalu, Kalau dalam keadaan normal sidang pertama baru besok lusa, sehari setelah pemilu. Tapi melihat perkembangan politik terakhir ada yang mengancam mengagalkan pemilu dan lain-lain. Kan malam itu pertemuan di Muhamadiyah itu situasinya agak gawat, ada yang minta pemilu ditunda, baikot, mundur dari pencalonan. Itu tidak sehat. Demokorasi kita itu dicatat sudah mengalami kemajuan, masak Pilpres ini mau mundur mendadak.

Apa tindakan Mahkamah melihat perkembangan politik itu?

Waktu itu saya di Jogja, trus terbang ke Jakarta. Saya cari jalan bagaimana agar MK ini berperan tapi secara konstitusi benar. Hakim konstitusi lain juga berpikiran yang sama. Saya panggil semua hakim untuk rapat musyawarah. Pukul 9.15 WIB kita ketemu langsung aklamasi, rapat musyawarah hakim tidak sampai 10 menit. Kita putus hari ini dan kita perbolehkan KTP. Jadi sebelum sidang pukul 10.00 kita sudah putuskan.

Dasarnya apa pak memutus perkara itu dalam sehari?

Dalam putusan rapat kita gunakan Pasal 45 ayat(9) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa pemeriksaan dan putusan bisa diambil hari itu juga. Materinya kita anggap sederhana,DPT itu masalah prosedur sedangkan hak memilih itu substansi. Tidak boleh prosedur mengalahkan substansi. Substasninya kita kembalikan, kalau itu terhalang prosedur maka buat prosedur baru.

Bukan karena desakan dari calon presiden yang mempersoalkan DPT?

Keliru kalau orang katakan putusan ini karena desakan calon presiden. Mereka kan datang pukul 14.00 WIB, vonis pukul 17.00 WIB, ngak mungkin membuat putusan dengan waktu satu jam itu. Tidak benar juga putusan ini atas kerja keras tim sukses.

Mahkamah memperbolehkan penggunaan KTP dengan syarat. Apa pertimbangan?

Kalau tidak dibatasi dengan Kartu Keluarga. Orang bisa membuat KTP lima sehari. Di Jabotabek bisa dibeli Rp 40 ribu. Kalau KK tidak bisa sembarangan. Karena itu KK itu melekat pada KTP. Mereka juga harus memilih di TPS tempat tinggal sesuai KTP untuk menghindari sembarangan orang hadir. Kalau satu TPS kan tahu itu warganya. Sedangkan satu jam sebelumnya agar tidak pindah ke desa lain. Kalau satu desa tidak akan terkejar. Kita hitung segi teknis seperti itu. Ini memberi hak tapi tidak boleh disalahgunakan

Kalau menggunakan KTP baru?

Itu biar KPU yang atur. Kalau dia beralamat satu RT kan ketahuan. Kalau seumpama lolos, itu tidak masif, paling satu dua orang. Kalau tidak ada restriksi, pokoknya KTP boleh. itu kacau. Coba anda bayangkan , nyoblos disini, nyoblos disana.

Putusan ini akan menimbulkan masalah logistik, bagaimana mengatasinya pak?

Itu teknis KPU. Saya sendiri merekomendasikan kertas suara dicetak lagi. Mencetak jutaan kan bisa sejam. Itu bisa disebar ke berbagai daerah dengan berita acara. Tapi KPU sendiri merasa yakin bahwa cadangan yang tersedia cukup, ya sudah silahkan saja.

Kalau kertas suara tidak cukup, apakah boleh difotocopy?

Tergantung KPU saja. Kalau saya menganggap bisa juga. Tapi harus dibuat dengan putusan KPU kalau satu TPS tidak cukup difotocopy distempel dengan berita acara. Itu teknis saja, bukan menyangkut konstitusionalitas.

Putusan kemarin semakin membuktikan KPU tidak cakap bekerja?

Saya sih melihat segi positifntya. KPU itu terlalu pendek waktunya. UU disahkan Novemer dan April sudah pemilihan. Sebenarnya KPU sejak Pimilu legislatif sudah memfalidasi. KPU tidak salah juga tapi memang KPU sekarang tidak seprofesional yang dulu. Itu harus diakui.

Untuk pemilihan besok apa pesan bapak pada pemilih?

Saya menyontreng di Jogja. Saya harus memberi contoh. Kita harus pilih terbaik dari semuanya yang tidak baik. Saya harap masyarakat gunakan hak pilihnya. Karena menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya, presiden tetap terpilih.Daripada tidak berperan apapun maka gunakan hak pilih, berikan suara. Tidak ada yang ideal tapi karena ini alternatif sudah melalui proses persyaratan konstituisonal, seumpama anda tidak memilih, presiden tetap terpilih. Daripada terpilih tanpa kita ikut mewarnai ndak bagus juga. Siapa tahu suara anda sangat menentukan satu putaran atau dua putaran.(SUTARTO)

Sumber: Tempo Interaktif.

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Wawancara Mahfud MD. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s