“Orang yang Ingin Menyuap MK Itu Banyak”

calon presiden 2014

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejak tulisan Pakar Hukum Tata Negara UI Refly Harun muncul di Harian KOMPAS 25 Oktober 2010, keraguan akan institusi MK masih bersih atau tidak terus menggelinding. Persoalan ini tentu saja merisaukan dan sangat mengganggu para Hakim Konstitusi dalam bekerja. Bagaimanakah sesungguhnya isu yang meragukan bahwa MK masih bersih itu dari pAndangan pihak MK sendiri? Berikut penuturan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Adhitya Himawan dari FORUM di kantornya di Gedung MK, Selasa pekan lalu:

Bagaimana perasaan Anda dan para Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain saat pertama kali mendengar adanya tudingan suap dari tulisan Refly Harun di tubuh MK?

Yaahhh…kalau saya ya, perasaan saya itu sangat terpukul. Saya merasa sangat sedih dan malu begitu ya, karena Refly Harun itu bukan bicara opini, tetapi dia itu bicara fakta. Padahal kalau opini, ya itu justru malah tidak apa-apa. Setiap orang boleh beropini apapun. Tetapi kita sudah mendengar hal itu selama bertahun-tahun, kalau ada pendapat, kalau ada penilaian seperti itu ya silahkan saja. Tetapi apa yang dibicarakan Refly Harun itu adalah fakta. Bahwa dia melihat ada orang menyuap, bahwa dia mendengar ada orang yang diperas atau dimintai uang oleh salah seorang Hakim MK, bagaimana dia melihat ada orang membawa uang dalam bentuk dolar untuk diserahkan kepada salah seorang Hakim MK. Itu semua kan adalah fakta. Nah kenapa saya merasa sedih dan malu, gitu ya? Karena saya sudah 2 tahun lebih sejak bulan agustus tahun 2008 itu, mencari apa ada nggak, Hakim Konstitusi yang main-main. Itu nggak pernah ada disini. Kok tiba-tiba Refly Harun punya..apa ya…Refly Harun tiba-tiba punya bukti yang seperti itu. Punya fakta lah yang seperti itu. Itulah sebabnya saya merasa terpukul. Tetapi karena yang menulis adalah Refl..

Harun…eeehhh…maka saya percaya. Ini Refly Harun ini tidak pernah berbohong sejauh yang saya kenal. Eeehhhh…karena saya kenal dia sejak sebelum dia jadi pengacara. Saya tidak tahu, apakah kalau sudah menjadi pengacara lalu berbohong, misalnya dia punya perkara disini, misalnya. Saya tidak tahu. Tetapi kalau Refly Harun yang asli sebelum dia jadi pengacara, yang dia tulis itu adalah fakta, yang ditulis oleh Refly Harun itu pasti benar, bukan mengada-ngada. Kalau kita bicara fakta, faktanya seperti itu, kalau saya ya. Sedangkan pengaruhnya bagi Hakim Konstitusi yang lain? Wah, kalau munculnya tudingan itu menimbulkan ketidak nyamanan kerja di sini, karena si Refly Harun itu bilang di MK itu, dia bilang yakin kalau Ketua MK itu bersih. Yakin sebersih-bersihnya, kan dia menulis begitu. Tetapi Hakim-Hakim MK yang lain dia ragukan kenegarawanannya dan kebersihannya.

Dari situ kan menimbulkan konflik di antara Hakim MK, seakan-akan yang satu baik yang satu jelek, begitu. Sehingga saya juga menjadi tidak nyaman dengan tulisan itu. Itu satu. Yang kedua, lebih parah lagi, keluarga Hakim Konstitusi justru mengalami beban psikologis yang luar biasa. Yahh..misalnya…pak Akil (Akil Mochtar, salah satu Hakim Konstitusi), wah dia itu dikomplain oleh anaknya sendiri, apakah saya ini makan dari uang korupsi. Anak saya juga yang….kalau dia dikirimi uang, dia bilang “saya nggak mau dikirimi uang korupsi.” Bu Maria ( Maria Farida Indrati, salah satu Hakim Konstitusi) itu sampai menangis sambil bercerita, anaknya itu dikasih uang lalu bertanya “apakah ini uang yang halal?”. Ini semua karena ada tulisan si Refly Harun itu. Semua Hakim MK di sini mengalami itu. Nah itulah sebabnya lalu, ya begini sesudah saya agak tenang itu, lalu saya rapat dengan para Hakim MK yang lain. Dalam rapat itu diputuskan, karena kita yakin kita nggak ada yang terlibat di 3 kasus itu. Tetapi Refly punya fakta, maka harus kita investigasi. Tetapi investigasi itu, kalau dilakukan secara internal oleh kita, ya nanti nasibnya seperti nasibnya investigasi internal Polri. Tidak dipercayai. Ya kan?

Anda khawatir akan tudingan semangat membela korps di MK?

Iya, nanti orang tidak percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Itu, investigasi yang dilakukan oleh Polri itu sudah dilakukan dengan baik, tetapi orang berkomentar “Wah itu ada yang disembunyikan.” Kejaksaan juga ketika melakukan investigasi dalam kasus yang menyeret Cirus Sinaga itu, orang nggak percaya lagi. Nah makanya, saya katakan “MK nggak boleh hasil investigasinya tidak dipercaya.” Makanya investigasi yang dilakukan eksternal saja dan kita minta dipimpin langsung oleh yang punya bukti awal, yaitu Refly Harun. Nah itu saja sebenarnya yang kami lakukan dalam kasus ini.

Sepanjang karir Anda sebagai Hakim Konstitusi, apakah Anda sering mengalami upaya penyuapan baik secara langsung atau tidak langsung? Apakah Hakim Konstitusi yang lain pernah bercerita tentang hal itu?

Iya, upaya penyuapan kepada saya sih tentu ada. Tetapi bentuknya itu tidak langsung bilang saya mau menyuap. Begini misalnya, ada seseorang membicarakan perkara dengan saya, bahwa si A ini harus dimenangkan karena orangnya sangat baik, tentu menurut si penitip lah. Pokoknya dia punya perkara. Sesudahnya dia bilang, “Pak, nanti kalau perkara ini menang, nanti yang bersangkutan ini ada wakaf, shadaqoh dalam bentuk wakaf tanah untuk kegiatan pesantren, kegiatan pendidikan.” Nah itu nanti mau diwakafkan. Nah itu kan sebenarnya adalah upaya penyuapan, tetapi tidak resmi mengatakan dia mau membayar. Kan dia mengatakan mau memberikan wakaf, kan? Nah lalu saya katakan, kalau mau menyumbangkan wakaf, itu jangan ke saya. NU dan Muhammadiyah itu mencari wakaf sudah puluhan tahun. Ya mestinya dia kasihkan aja ke NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau berperkara ke saya, nggak ada urusannya dengan wakaf. Saya bukan lembaga wakaf, saya bilang begitu. Wakafnya bukan main-main itu, ada yang dalam bentuk penguasaan hutan, seperti itu. Jadi seperti itu. Dia nggak bilang mau menyuap, tapi memberi isyarat dengan istilah shadaqoh, dengan istilah wakaf, apa itu kan. Itu kan kalau mau dilaporkan ke polisi juga nggak bisa kan. Loh orang mau wakaf, mau shadaqoh kok mau ditangkap. Jadinya ya, pokoknya bagi saya tolak aja semua itu. Orang ingin menang itu banyak, dengan berbagai cara. Ada yang tahu karena saya nggak mungkin disuap dengan uang, lalu menggunakan pengaruh pejabat tinggi untuk menelepon saya. Tetapi semua tekanan itu nggak ada pengaruhnya untuk saya, terhadap perkara yang diperiksa itu.

Langkah Anda menunjuk Refly Harun sebagai Ketua Tim Investigasi MK dinilai sebagian kalangan merupakan bentuk balas dendam untuk menghukum Refly Harun. Tanggapan Anda?

Eehhmmm…ada yang menyatakan begitu. Tapi ya terserah saja kalau ada orang yang menganggap itu adalah bentuk hukuman untuk Refly Harun. Tapi sebenarnya, alasan penunjukan Refly Harun sebagai Ketua Tim Investigasi MK itu karena kalau saya membentuk tim investigasi dari internal MK sendiri, nanti orang tidak percaya lagi kepada hasil investigasi yang dilakukan MK sendiri. Nanti dikatakan, itu pasti ada yang disembunyikan. MK menyembunyikan sesuatu. Itu pasti dikatakan begitu. Itu satu. Lalu yang kedua, eeehhh…sebetulnya langkah ini untuk mempermudah investigasi yang dilakukan Tim Eksternal ini. Kan Refly Harun sudah melihat orangnya kan. Tinggal menyelidiki apa itu maksudnya. Sehingga nanti Tim Investigasi MK ini nanti pada saatnya mampu mengumumkan pada publik, apa hasil dari investigasi yang telah dilakukan selama ini. Oleh sebab itu Anda tahu, semula saya minta Refly Harun bersedia menjadi Ketua Tim Investigasi MK. Lalu saya bilang kepadanya, supaya anggota Tim Investigasi MK itu nanti anggotanya 4 orang. 2 orang berasal dari pihak MK, 2 orang lagi berasal dari usulan Refly Harun. Ketika Refly Harun sudah mengusulkan Adnan Buyung Nasution dan Bambang Harymurti, nah saya menyatakan “Saya tidak akan menggunakan orang MK. Nanti dikira saya mau mempengaruhi lagi. Supaya Tim Investigasi MK ini betul-betul murni, maka saya menunjuk orang luar untuk mewakili pihak MK, yaitu Bambang Widjojanto dan Saldi Isra. Nah kalau sudah seperti itu kondisinya, orang harus percaya terhadap Tim Investigasi MK ini. Dan nama MK harus dibersihkan karena dengan tulisan Refly Harun itu, wajah MK menjadi tercoreng. Karena Refly Harun tidak berbicara opini, melainkan dia bicara fakta. Saya ingin menegaskan, Refly Harun kan mengatakan, seharusnya persoalan ini diselesaikan melalui UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, melalui hak jawab. Saya katakan nggak, ini bukan delik pers, karena pemuatan tulisan Refly Harun di Harian KOMPAS bagi kita itu tidak ada masalah. Tidak ada yang salah bagi kita. Artinya kita tidak menyalahkan jajaran redaksi Harian KOMPAS. Bagi kita, opininya itu silahkan saja nggak ada masalah. Yang penting faktanya itu yang akan kita ungkap. Dan itu sesuai dengan usul Refly Harun untuk diinvestigasi. Cuma saya memberikan langkah lebih jauh. Tidak hanya memberikan investigasi internal, tetapi dengan investigasi eksternal. Biar dia yang melakukan, biar dia yang membuktikan.

Tetapi kenapa harus Refly Harun yang menjadi Ketua Tim Investigasi MK? Bahkan Anda tidak mengijinkan Adnan Buyung Nasution yang menjadi Ketua Tim Investigasi MK?

Enggak, saya tidak menginginkan orang lain yang jadi Ketua Tim Investigasi MK. Karena Refly Harun itu yang punya bukti awal. Dan Refly Harun sendiri akhirnya sudah bersedia.

Mengapa proses investigasi di MK ini tidak sejak awal saja diserahkan kepada aparat penegak hukum? Apakah tidak khawatir keabsahan hasil investigasi oleh Tim yang dipimpin Refly Harun ini dipertanyakan?

Nah pertanyaan yang kamu ajukan itu adalah pertanyaan yang sangat bodoh, menurut saya. Karena kalau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum itu, harus ada terlebih dahulu siapa Hakim Konstitusi yang dicurigai menerima suap itu sehingga bisa diperiksa. La ini kan hakimnya nggak ada. Cuma ada pelakunya yang mencoba menyuap, itu yang masih kita cari siapa dia. Ya kalau saya melapor kepada aparat penegak hukum, kan harus menyebut tolong Hakim A ini diperiksa. Ini kan nggak ada A,B,C nya kan. Siapa hakimnya belum ada. Oleh sebab itu….inilah tugas Tim Investigasi MK untuk menemukan siapa Hakim Konstitusi yang menerima suap itu. Nanti saya yang menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi, pertanyaan Anda itu kayaknya sama dengan pertanyaan peneliti ICW itu, yang tidak tahu soal hukum, siapa itu namanya Faiz atau siapa begitu. Dia bilang “Loh itu nggak ada gunanya pembentukan Tim Investigasi MK itu. Harusnya langsung ke KPK.” Saya membatin, kok bodoh benar dia. Yang benar itu, kalau kita mau melapor ke KPK harus jelas dulu orangnya siapa, kasusnya apa. Si Refly Harun kan baru menyatakan ada orang yang mencoba mau menyuap MK, tetapi kan belum jelas orang dari MK itu siapa. Gimana saya mau menyerahkan ke aparat penegak hukum. Kalau yang di luar itu kan bukan urusan MK. Makanya jangan khawatir, kalau dugaan ini memang betul, memang nanti akan dilaporkan ke KPK. Tetapi kalau tidak betul, ada resiko tentunya. Karena kita sudah mempertaruhkan resiko dalam perkara ini, memang ya. Saya mempertaruhkan resiko, kalau memang Refly Harun benar, tentu berarti akan ada Hakim MK yang dikirim ke penjara, ke KPK. Dan saya sendiri juga akan mundur karena saya gagal memimpin lembaga Mahkamah Konstitusi ini, begitu. Tetapi Refly Harun yang sudah membuat keguncangan dan membuat teror di kalangan Hakim Konstitusi itu juga harus bertanggung jawab baik secara moral maupun secara hukum.

Apabila hasil investigasi Tim Investigasi MK tidak menemukan bukti suap kepada Hakim Konstitusi, MK pasti akan mempidanakan Refly Harun?

Tidak pasti akan mempidanakan Refly Harun. Tetapi dia harus bertanggung jawab secara moral maupun secara hukum. Secara moral, itu nanti silahkan, tetapi secara hukum itu bentuknya tidak harus sanksi pidana. Iya kan? Hukum itu kan tidak hanya berisi hukum pidana. Itu nanti kita lihat saja.

Jadi tindak lanjut dari Tim Investigasi MK itu nanti seperti apa?

Nanti itulah. Tapi kalau investigasi, ya silahkan aja. Mau berbuat apa saja silahkan investigasi itu dilakukan. Tapi sesudah investigasi itu kita mau apa, tidak bisa sekarang kita katakan. Kita lihat dulu hasil investigasi dari Tim Investigasi MK itu seperti apa. Tapi semua pilihan investigasi itu bermuara pada dua hal, ada atau nggak Hakim Konstitusi yang menerima suap seperti dalam 3 kasus yang ditulis oleh Refly Harun itu. Kalau ada, akan kita tindak lanjuti ke KPK. Kalau tidak ada, maka katakan tidak ada. Mari kita cari penyelesaian hukumnya, karena masalah ini sudah menggoncangkan Indonesia tulisan dari Refly Harun itu. Mungkin orang akan mengatakan guncangan itu terjadi karena MK menanggapi, lah iya dong. La dia nulis di Koran masak MK tidak menanggapi. Nanti kita di MK dikira pura-pura tuli, kok tetap diam padahal sudah ada tulisan seperti itu kok didiamkan. Nanti kita dikira pura-pura tuli, nggak aspiratif, begitu. Saya katakan  MK terbuka terhadap kritik dan saya sudah selalu mengatakan siapa saja yang punya fakta, maka ajukan kepada saya dan pasti akan saya tindak lanjuti. Nah Refly Harun itu punya fakta, maka saya tindak lanjuti. Oleh sebab itu, kalau tidak punya fakta, ya jangan melapor, karena pasti akan saya tindak lanjuti kalau situ mengaku punya fakta. Kan begitu.

Apakah Tim Invetigasi MK juga memiliki kewenangan paksaan seperti melakukan penggeledahan untuk memastikan keterangan Hakim Konstitusi itu jujur atau tidak?

Wah kalau itu kan kewenangannya polisi, di penyidikan. Itu kan masalahnya simple, Refly melihat orang, iya kan? Katanya ditelepon oleh Hakim MK untuk bayar uang. Nah dia tinggal tunjukkan mana orangnya, lalu tanyakan ke Hakim MK yang mana. Kalau sudah mau menggeledah, nanti kita minta KPK yang disuruh menggeledah. Kalau itu kan orangnya tidak perlu digeledah. Kalau orangnya sudah mengaku memberi ke Hakim MK yang bersangkutan, pertemukan dengan Hakimnya. Lalu untuk apa penggeledahan? Kalau dia bilang tidak, yang tinggal dikonfrontasi dengan yang terkait. Kalau dia bilang tidak, berarti Reflynya yang bohong. Pertanyaan kamu ini terlalu jauh mengada-ngada.

Sejak Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) dilimpahkan penyelesaiannya ke MK, peluang terjadinya korupsi dan suap di MK dianggap semakin besar. Apakah Anda setuju dengan penilaian tersebut?

Enggak. Sejak penyelesaian sengketa pemilukada dilimpahkan ke MK, orang yang ingin menyuap MK itu banyak. Tetapi MK beserta para Hakim Konstitusinya itu kan tetap saja seperti sebelum-sebelumnya. Nggak ada urusan dengan suap menyuap. Memang yang ingin menyuap itu banyak. Kalau itu memang ya. Itu bukan peluang, tetapi keinginan. Kalau peluang menyuap, saya kira disini nggak ada. Nggak ada bukti yang menunjukkan ada peluang menyuap. Siapapun juga saya tantang sekarang untuk membuktikan. Kan itu hanya isu-isu aja selama ini. Saya beritahu pada Anda, pemerasan uang itu terjadi kadang kala diantara orang-orang yang mengaku sebagai orang MK. Kadang kala pengacaranya sendiri minta uang, katanya mau dibayarkan ke salah satu Hakim Konstitusi. Lalu sesudah kalah, dia mengeluh, uuuhhh uangnya sudah dibayar, dimakan oleh Hakim Konstitusi, padahal perkaranya kalah. Ada juga orang yang…eeehhh…itu tadi pengacara ya…ada yang mengaku, karena misalnya punya kartu nama saya, Anda misalnya punya kartu nama saya, lalu datang ke orang yang berperkara dan bilang saya kenal pak Mahfud MD, nanti saya urus ya. Ada lagi Kepala Daerah yang melapor kepada saya, dia diperas oleh lawannya. Misalnya, saya diperkarakan saya menang, kamu kalah, lalu ada pengacara, kamu menggugat, lalu penggugat itu datang dan bilang : “Pak, Anda sudah diperkarakan. Kalau bapak ingin tetap menang, saya minta uang sekian. Tetapi perkara itu nggak akan saya urus, sehingga bapak tetap menang.” Tetapi ke kamu,dia minta uang juga. Ini sudah saya gugat. Jadi penipu ini dapat 2 korban. Lalu itu dibilang diberikan ke Hakim Konstitusi. Kan itu yang banyak terjadi. Dan kalau yang seperti itu, kami sudah banyak kasus disini dan itu sudah kami laporkan ke polisi. Artinya kalau Refly Harun hanya mendengar-mendengar kayak gitu, dimana katanya terjadi permainan yang dilakukan salah seorang Hakim Konstitusi, kami bukannya tidak tahu. Kami sudah tahu dan kami sudah punya laporan. Itu saya tulis di buku saya “On The Record”, dimana ada orang menipu atas nama Hakim Konstitusi.

Sidang MK menyelesaikan masalah PHPU ini kan hanya dipimpin 3 orang Hakim Konstitusi, bukan 9 seperti Sidang Judicial Review UU. Apakah Anda melihat ini memperbesar peluang terjadinya korupsi atau suap dalam kasu PHPU?

Nggak ada. Itu omong kosong semuanya itu. Itu hanya ucapan dari orang yang kalah, dan kamu ingat ya, Refly Harun itu punya perkara di MK sini dan dia sering kalah. Sehingga mungkin obyektivitas dia dipengaruhi oleh kekalahan dia. Dan dia sering mengadu ke sini. Mengadu ke saya itu, tentang perkaranya yang kalah itu. Artinya itu kan sudah tidak obyektif lagi kan. Itu kalau orang kalah lalu menuduh sembarangan, gitu. Tetapi ok lah, menuduh gitu tidak apa-apa sejauh dia tidak bicara fakta. Tetapi dia sudah menunjukkan fakta dan dia harus menunjukkan sekarang. Iya kan? Dia tidak bicara opini. Kalau opininya silahkan dia mau tulis apapun dalam opininya. Setiap orang boleh menyatakan opini, tetapi kalau sudah bicara fakta harus dipertanggung jawabkan. Dia melihat fakta, dan itu harus ada. Kalau tidak ada, berarti dia tidak punya harga diri dia sebagai pejuang. Kalau mengarang fakta yang tidak ada, lalu sesudah diminta pertanggung jawaban tidak berani itu sampah. Berarti itu manusia sampah. Akan merusak masyarakat dan harus diberi pelajaran.

Apabila hasil investigasi menunjukkan keterlibatan Hakim Konstitusi, akan diselesaikan terlebih dahulu via Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ataukah langsung diserahkan ke KPK atau Polri?

Pasti, dua-duanya. Dua-duanya! Saya udah menyiapkan surat untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kalau memang ada nama Hakim Konstitusi beserta kasusnya. Yang kedua, ke KPK, ke Polri, atau ke Kejaksaan. Itu pasti. Sekarangpun mau saya lakukan, tetapi kan harus disebut dulu oleh Refly Harun, orangnya siapa. Dia melihat orang bawa uang, katanya untuk diserahkan ke Hakim Konstitusi, cari orangnya itu, kamu menyerahkan ke siapa uangnya itu. Sampai ke Hakim Konstitusi siapa? Kalau melalui seseorang, siapa orangnya? Sampai ketemu. Kalau itu nggak ketemu, itu namanya baik berita maupun orangnya sama sampahnya.

(oleh: Adhitya Himawan, Majalah Forum, No.29/15-21 November 2010)

Berita terkait 1: JR Saragih Curhat ke Mahfud MD

JPNN.com, Senin, 13 Desember 2010 , 18:34:00

JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan, Bupati Simalungun JR Saragih datang menemuinya bukan karena dipanggil, melainkan JR Saragih sendiri yang minta bertemu. Dalam pertemuan itu, Mahfud cerita, JR Saragih curhat bahwa dirinya merasa malu sekali dengan rakyat Simalungun akibat dituduh melakukan upaya penyuapan ke hakim MK. 

“Dia juga merasa tak enak dengan MK,” kata Mahfud MD usai menemui JR Saragih yang disertai pengacaranya, Viktor Nadapdap di gedung MK, Jakarta, Senin (13/12). Diceritakan, dalam pertemuan itu JR Saragih menunjukkan beberapa SMS dari Refly yang isinya meminta agar JR Saragih mau mengakui bahwa ada pemerasan. “Ditunjukkan SMS ke saya, beberapa SMS. Suruh ngaku, dirayu, ngaku saja bahwa ini pemerasan. Jika mengatakan pemerasan, anda aman, karena bukan penyuapan,” begitu Mahfud mengatakan mengenai isi SMS Refly yang diterima JR Saragih.

Seperti diberitakan, Mahfud MD telah mengadukan JR Saragih dan dua mantan pengacaranya, Refly Harun dan Maheswara Prabandono, ke KPK pada Jumat (10/12) pekan lalu. Mahfud disertai hakim MK Akil Mochtar membuat laporan ke KPK, atas tuduhan percobaan penyuapan terhadap hakim konstitusi.

Sebelum lapor ke KPK, Mahfud dan Akil menggelar konperenasi pers di gedung MK. Akil, yang merupakan ketua hakim panel sidang perkara sengketa Pemilukada Simalungun, yang diputus 24 September 2010, mengaku siap masuk penjara jika terbukti menerima suap.

“Dalam konteks ini, ada dua kemungkinan. Saya ingin katakan, apakah mereka yang masuk penjara, atau saya yang masuk penjara. Hanya dua kemungkinan. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa saya terima suap, saya bersedia masuk penjara,” ujar Akil. (sam/jpnn)

Berita terkait 2: Mahfud MD Minta Arsyad Sanusi Jangan Mundur

JPNN.com, Sabtu, 18 Desember 2010 , 08:42:00

JAKARTA – Surat permohonan pengunduran diri hakim konstitusi Arsyad Sanusi sudah sampai ke Ketua MK Mahfud M.D. Namun, mantan Menteri Pertahanan itu menganjurkan agar Arsyad tidak pensiun dulu. Sebab, revisi UU MK yang segera disahkan DPR menyebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan pada usia 70 tahun. “Saya bilang tidak pak, saya tidak mau seperti Hendarman Supandji (mantan Jaksa Agung yang jabatannya dinyatakan ilegal oleh MK, Red.). Saya maunya, ketentuan enam bulan itu saya penuhi,” kata Mahfud, kemarin (17/12).

Mahfud juga meminta Arsyad tetap ikut bersidang sebagaimana biasanya. Namun, sejak kasus ini muncul, Arsyad menolak. “Saya sudah katakan, malu pak! Saya membaca (perkara), memeriksa (perkara) itu saya merasa kotor. Orang bilang, kenapa itu dia memeriksa, kotor itu,” ujarnya.

Saat menyampaikan unek-uneknya kemarin, Arsyad terlihat tegang. Lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar, ini beberapa kali berkata dengan nada tinggi. Dia juga terlihat gelisah sembari berulang kali menghisap tembakau dalam pipa. Arsyad juga menegaskan bahwa pertemuan antara anggota keluarganya dengan mantan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud tidak dalam rangka “membereskan” perkara Dirwan di MK. Seperti diketahui, Tim Investigasi menyebut Neshawaty adalah orang yang menghubungkan Dirwan dengan panitera pengganti bernama Makhfud. Makhfud kemudian disebut Tim menerima duit suap sebesar Rp 58 juta dari Dirwan.

Arsyad menampik anggapan itu. Dia balik menuduh Tim tidak profesional dengan tidak menelusuri pengakuan Edo yang meminta uang kepada Dirwan atas nama Neshawaty. Padahal, Neshawaty menegaskan tak kenal Edo. “Edo itu harus dikejar terus mestinya,” katanya.

Edo hadir bersama Dirwan, Arief (calon legislator Partai Demokrat asal Papua), Khairun (penghafal Al Qur’an), dan Zaimar (ipar tiri Arsyad Sanusi) ke apartemen Arsyad di Kemayoran. Dirwan mengeluh dizalimi atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilihan daerah.

Pertemuan pertama itu, kata Arsyad, benar-benar tidak direncanakan. Buktinya, saat menemui mereka, Neshawaty masih mengenakan daster. Kalau memang direncanakan, Neshawaty pasti akan berpakaian lebih patut. Arsyad memastikan bahwa putrinya tak pernah meminta uang. Baik dalam pertemuan pertama dan maupun pertemuan kedua di sebuah restoran di Jalan Majapahit.

Karena itu, dia meminta semua orang yang hadir dalam pertemuan di apartemen Kemayoran dan restoran di Jalan Majapahit dikonfrontir. “Biar jelas semuanya, apa benar putri saya pernah bilang minta uang. Putri saya tak pernah meminta uang,” tegasnya.

Arsyad juga membantah temuan Tim yang menyebutkan bahwa ada aliran dana Rp 5 juta dari Neshawaty ke Makhfud. Itu, kata dia, adalah uang pinjaman dari Neshawaty kepada Makhfud. “Itu pinjaman bukan diberikan begitu saja,” katanya.

Arsyad benar-benar tidak terima kesaksian Dirwan yang menyudutkan keluarganya. Karena itu, dia berencana melaporkan Dirwan ke Polres Jakarta Pusat karena testimoninya kepada Tim telah menyeret putrinya. “Perkaranya pencemaran, penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan kepada keluarga saya. Zaimar itu sudah tahu, katanya Arif mantan caleg di Papua. Seharusnya Tim Investigasi yang mencari,” katanya.

Di bagian lain, Mahfud mengatakan bahwa mulai kemarin (17/12) panel etik sedang mempelajari apakah kasus Arsyad diteruskan ke MKH atau tidak. Panel, kata dia, hanya membahas kasus Arsyad, bukan kasus hakim Akil Mochtar. Sebab, menurut dia, perkara Akil didasarkan pada klaim sepihak semata.

“Ada orang ngoceh ngasih uang ke Akil dan nggak ada bukti, itu namanya merendahkan MK. Misalnya saya bilang, saya suap BHM (Bambang Harymurti wartawan senior Majalah Tempo, Red.) agar pemberitaan MK di Tempo bagus. Saya tidak pernah bertemu Bambang masa Bambang dibawa ke majelis kehormatan wartawan” Nanti semua ngoceh, habis hakim MK,” katanya.

Terpisah, Refly Harun sedikit terkejut mendengar kabar hakim konstitusi Arsyad mengundurkan diri. Menurutnya, langkah yang diambil Arsyad untuk mengundurkan diri dari jabatannya merupakan tindakan seorang negarawan. “Ini adalah sikap yang harus dituru oleh pejabat lainnya,” ucapnya saat ditemui di Jakarta kemarin.

Menurutnya, langkah mengundurkan diri yang diambil Arsyad meski dia belum terbukti bersalah patut diapresiasi. Apakah itu adalah langkah cuci tangan agar tidak di sidang dalam Majelis Kehormatan Hakim (MKH)” “Ah tidak juga,” jawab Refly singkat. Sebab, meski Arsyad tidak dapat disentuh melalui MKH, namun KPK akan terus mengusut dugaan tindak pidananya. “Memang kalau dia mundur dia tidak bisa di MKH-kan. Tapi yang di KPK kan jalan terus,” ucapnya.

Nah, karena itu Refly berpendapat sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk panel hakim untuk dua kasus yang berbeda. Yang pertama, dugaan salah satu hakim yang menerima suap dari kasus pemilikada Bupati Simalungun. Sedangkan yang kedua adalah duagaan suap yang melibatkan anak hakim konstitusi. “Seharusnya dua-duanya dibuatkan panel hakim,” terang Refly.

Dia menyampaikan, pembentukan panel hakim yang mengarahkan pada pembentukan MKH jangan dianggap sebagai tim yang akan memecat hakim. Namun tugas mereka adalah untuk mengusutnya dan tentu saja hal itu adalah cara untuk menegakkan kehormatan institusi MK. Refly mengatakan, bagaimanapun juga dirinya tetap menghargai upaya yang diambil Ketua MK Mahfud MD yang telah membentuk panel hakim dan menunjuk tiga hakim konstitusinya untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik di tubuh MK.

Seperti diberitakan, Arsyad Sanusi rupanya tak kuat menghadapi tekanan publik. Kendati belum menghadapi majelis kehormatan hakim (MKH) dan belum dinyatakan bersalah, Arsyad menyatakan akan mengundurkan diri sebagai hakim MK. “Untuk apa bertahan. Masyarakat sudah menilai saya. Saya jalan saja, saya malu. Mau pergi golf saja, saya malu. Mau pergi ke mall, saya malu. Bayangkan perasaan kehormatan itu,” tegas di ruang kerjanya di gedung MK kemarin (17/12).

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu menegaskan, kalaupun nanti MKH menyatakan dirinya tidak melanggar kode etik, dia tetap akan mengundurkan diri. Dia akan berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa dirinya mengundurkan diri kendati tidak bersalah.

Arsyad mengakui jalan menuju MKH masih jauh. Sebelum MKH digelar, MK akan membentuk sidang panel etik yang akan memutuskan adanya indikasi pelanggaran kode etik. Jika dinyatakan ada, kasus tersebut baru dibawa ke MKH. Namun, hakim kelahiran Bone, Sulsel, ini mengaku sudah tak sabar ingin segera menjalani MKH. Bahkan, kalau perlu, sembilan hakim MK yang sudah purna tugas dihadirkan lagi untuk memeriksa dia. “Supaya cepat tuntas semua. Berarti kalau ditambah mantan hakim MK, majelis kehormatan terdiri dari 17 orang. Periksa saya, periksa keluarga saya, anak saya,” ujarnya.

Hakim penghobi golf ini menambahkan, sebelumnya dia sudah pernah mengajukan surat pensiun ke bagian personalia MK jauh sebelum temuan Tim Investigasi mencuat. Sebab, Arsyad yang kini berusia 66 tahun segera memasuki masa pensiun pada 14 April nanti. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang nomor 23/2003 tentang MK menyebutkan, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila telah berusia 67 tahun. Enam bulan sebelum pensiun, hakim wajib mengajukan surat pensiun . (aga/kuh)

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Wawancara Mahfud MD. Bookmark the permalink.

4 Responses to “Orang yang Ingin Menyuap MK Itu Banyak”

  1. Rahman says:

    Mahfud MD memang satu di antara sedikit tokoh yg saat ini diakui kredibilitas & integritasnya. Semoga saja dia mau dicapreskan nanti… Goodluck Mr. MMD…

  2. nurish says:

    It’s miracle that indonesia has Mr. Mahfud MD.
    Barokalloh buat ilmune pak Prof. Semoga akan muncul yg lain seperti pak Prof di bidang2 lainnya… Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s