Mahfud MD: Banyak UU Untuk Kompromi Politik

https://mahfudsrimulyani.wordpress.com/

Kepemimpinan konstitusi dikompromikan secara politik di Parlemen

INILAH.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyimpulkan banyak undang-undang merupakan hasil kompromi dan kepentingan politik di Parlemen. Akibatnya banyak undang-undang yang saling bertentangan sehingga harus dibatalkan.

Sejak MK dibentuk, sudah ada 38 undang-undang yang dibatlkan oleh MK. “Sejak MK didirikan pada 2003 sampai hari ini, sudah ada 365 pengujian Undang-undang. Dari jumlah itu, MK membatalkan 38 Undang-undang. Berarti ada kekeliruan-kekeliruan dalam membuat UU. Kebanyakan UU politik. Di situ ada kecenderungan pembuatan UU lebih banyak berdasarkan kompromi-kompromi politik,” beber Mahfud dalam diskusi di Megawati Institute di Jakarta, Selasa (28/12/2010).

Menurut Mahfud, produk konstitusi merupakan produk pilihan politik, tidak ada kebenaran dalam konstitusi yang bersifat universal. Dalam hal ini, Mahfud menyoroti kepemimpinan berdasarkan konstitusi.

“Yang saya lihat kepemimpinan berdasarkan konstitusi itu adalah buah dari kompromi politik. Hampir semua politisi mencari cara pembenaran secara sepihak. Kepemimpinan konstitusi dikompromikan secara politik di Parlemen,” terangnya.

Mahfud prihatin dengan praktik politik transaksional yang mewarnai pembuatan UU. Sebab, undang-undang lebih ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Di sini, kata Mahfud, peran MK dan MA penting untuk mengawal konstitusi. [tjs]

Inilah.com, 28 Desember 2010.

Mahfud MD: Ada Celah untuk Jatuhkan Presiden

INILAH.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan sebenarnya ada saja celah yang bisa dicari untuk menjatuhkan presiden.

“Dalam menjatuhkan presiden ada dua hal. Satu, karena terlibat lima hal. Kedua, karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Jadi, presiden itu syarat pertama harus taat dan setia kepada negara. Nah, bisa saja dijatuhkan dengan cara itu kalau mau dicari-cari. Karena dianggap tidak setia,” tegas Mahfud dalam diskusi di Jakarta, Selasa (28/12/2010).

Mahfud menjelaskan 5 hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan terhadap presiden. “Yang bisa menjatuhkan presiden itu 5 hal: terlibat penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun ke atas dan melakukan perbuatan tercela,” terangnya.

Soal anggapan presiden tidak melaksanakan UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan dasar, menurut Mahfud hal itu menjadi urusan DPR.

“Kalau tidak melaksanakan pasal 31 soal pendidikan dasar 9 tahun itu jadi urusan politik di DPR. Tapi kalau dicari-cari bisa saja presiden dijatuhkan. Kan itu soal politik,” tandasnya.

Namun, menurut Mahfud, untuk menjatuhkan presiden bukan perkara mudah. Sebab, harus didukung oleh 2/3 suara di parlemen yang menyatakan presiden melanggar UU.

“Itu tidak mudah, karena untuk menyatakan itu harus didukung oleh 2/3 parlemen. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden itu juga harus didahului pernyataan DPR,” terangnya.

Menurut mantan politisi PKB ini, siapapun presiden pasti butuh koalisi di parlemen. “PDIP saja yang udah nggak mau, diajak terus. Biar nggak sampai 2/3 pertiga di parlemen,” ujarnya. [mah]

Inilah.com, 28 Desember 2010.

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Wawasan Mahfud MD. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s