Mahfud MD Bantah Terlibat Cek Bodong

Ketua MK

Mahfud MD coba digoyang lagi dengan kasus korupsi

JPNN.com, Rabu, 30 Juni 2010 , 14:32:00

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh Mahfud MD memmberi klarifikasi soal pemberitaan tentang gugatan perdata yang diajukan Thamrin Sianipar terhadap manajer Koperasi MK, Hendani.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut merupakan hal yang agak menyesatkan sebab gugatannya perkara perdata tetapi menggunakan istilah-istilah pidana.

Mahfud menyatakan, kasus itu berawal ketika Thamrin Sianipar menyerahkan sejumlah uang kepada Hendani, namun bukan ke rekening MK maupun rekening koperasi MK. Namun oleh Hendani, uang dikembalikan dengan  cek kosong. Namun Thamrin Sianipar ikut menjadikan Mahfud MD sebagai tergugat IV karena menurutnya koperasi itu berkantor di MK.

Hendani sendiri sudah tak pernah ke MK dan oleh pihak MK sendiri sudah dilaporkan ke polisi.  “Secara hukum, sesuai dua akte notaris pendirian koperasi, ketua MK tak punya hubungan struktural dengan koperasi MK. Bahkan meskipun ketua MK, saya bukanlah anggota koperasi MK. Jadi tak mungkin punya hubungan dengan urusan keuangan koperasi MK,” kata Mahfud di Gedung MK (30/6).

Mahfud menambahkan, berdasarkan pasal 27 AD Koperasi MK, Ketua MK hanya menjadi pembina eksternal bersama pejabat dibidang koperasi. “Jadi hubungan saya dengan koperasi MK sama jaraknya dengan hubungan antara menteri Koperasi dengan Koperasi MK yakni ex officio pembina, bukan pengurus dan tak punya hubungan struktural apapun,” katanya.

Di samping itu, lanjut Mahfud, perkara hutang piutang pribadi antara Thamrin dan Hendani itu terjadi pada 26 Mei 2008 silam sebelum Mahfud MD menjabat Ketua MK. “Saya pun tak pernah tahu sampai sekarang Hendani itu seperti apa, sebab dia memang orang luar MK yang konon dulunya dikontrak secara profesional oleh koperasi, bukan oleh MK. Jadi secara personal maupun struktural saya tak kenal dia,” tegas Mahfud.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu menambahkan, apa yang disebut sebagai cek bodong tersebut bukanlah cek dari MK. Sebab, koperasi MK merupakan badan hukum yang tak ada hubungannya secara struktural dengan MK. “Sehingga kalau ada cek berkop koperasi MK, apakah itu asli atau palsu, jelas tak ada hubungannya dengan MK apalagi dengan Ketua MK. MK dan Koperasi MK itu badan hukum yang saling berdiri sendiri,” imbuh Mahfud.

Sebelumnya, seperti diberitakan, lembaga tinggi negara yang dipimpin Mahfud MD tersebut dilaporkan Tamrin Sianipar, seorang yang mengaku sebagai rekanan proyeknya Koperasi MK, karena diberi cek kosong oleh Hendani yang nilainya mencapai Rp 3,8 miliar lebih. Buntutnya, Mahfud MD dan beberapa pengurus Koperasi MK digugat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(wdi/yud)

Berita sebelumnya: Mahfud MD dan Koperasi MK Digugat Perdata

JPNN.com, Rabu, 30 Juni 2010 , 07:02:00.

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kesandung masalah. Lembaga yang dipimpin Mahfud MD tersebut dilaporkan Tamrin Sianipar, seorang yang mengaku sebagai rekanan proyeknya lantaran telah memberikan cek kosong yang nilainya mencapai Rp 3,8 miliar lebih. Buntutnya, Mahfud MD dan beberapa pengurus Koperasi MK diguat  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Mulanya, Tamrin kerja sama dengan manajer koperasi MK untuk beberapa proyek,” kata kuasa hukum Tamrin, Gusmawati Azwar saat dihubungi kemarin (29/1). Gusmawati lalu menyebutkan nama manajer koperasi MK itu bernama Hendani.

Lebih lanjut dia menerangkan, kliennya sudah bekerjasama dengan Hendani sejak tahun 2008 silam. Menurutnya, Tamrin mengikuti proyek tender yang diadakan MK. “Kata Hendani, semua proyek tender harus lewat koperasi MK. Dan dia (Hendani) yang mengatur semuanya,” jelas Gusmawati.

Tapi kata Gusmawati, Tamrin hanya mengandalkan kepercayaan terhadap Hendani. Jadi, sebagian besar proyek yang diikuti Tamrin tidak dituangkan dalam hitam di atas putih. Proyek-proyek yang diikuti Tamrin meliputi pengadaan jaket, alat-alat pengecatan, perbaikan sistem parkir, perbaikan rumah dinas di Bekasi yang ketika itu MK baru saja pindah dari gedung lamanya dan lain-lain.

Nah, pada Oktober 2009 Hendani pun mengembalikan dana modal kepada Tamrin melalui cek beberapa kali. Cek pertama sebesar Rp188.100.000, cek kedua Rp225.500.000 dan cek ketiga diterima Tamrin pada 30 Oktober 2009 berjumlah Rp3.789.260.000. Semuanya ditandatangani oleh Wiryanto bendahara koperasi MK. “Tapi semuanya tidak ada dananya,” katanya. Mengapa Mahfud MD ikut dilaporkan? “Dia kan pemimpin MK, jadi dia juga harus bertanggung jawab,” jawab Gusmawati.

Di bagian lain Sekjen MK Janedjri M Gaffar membantah pihaknya memberikan cek kosong kepada Tamrin. Janedjri mengatakan bahwa Hendani telah memalsukan tanda tangan Wiryanto. Dia menerangkan, biang kerok dalam permasalahan ini adalah Hendani, bukan institusi. Bahkan, katanya, Hendani bukanlah pegawai MK. Namun dirinya direkrut secara professional untuk menjadi manager koperasi.

Dengan nada tegas Janedri mengatakan Tamrin adalah pengusaha yang ceroboh. Sebab, sebenarnya proyek yang dijanjikan Hendani adalah palsu. Bahkan tidak ada perjanjian yang jelas antara Tamrin dan Hendani. Semua hanya berdasarkan kepercayaan. “Bahkan semua uang yang ditransfer Tamrin hampir semuanya ke rekenening pribadi Hendani. Kalau itu proyek koperasi MK kan harusnya ke rekenening koperasi,” ucapnya.

Sebenarnya, lanjut Janedjri, sekitar satu setengah bulan lalu, antara Tamrin dan pengurus koperasi MK sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Kedua pihak sepakat untuk sama-sama mencari keberadaan Hendani. Sebab, sejak Oktober 2009, Hendani menghilang. “Tapi kok tiba Tamrin menggugat kami. Saya jadi bingung,” imbuh pria berkacamata itu.

Bahkan Jenadjri sangat menyayangkan Ketua MK Mahfud MD juga turut digugat. “Dia kan pimpinan lembaga, tidak ada urusannya. Kok nggak “nembak” saya. Saya kan pimpinan kantor di sini (MK),” tantangnya. Dia menerangkan sekitar sebulan lalu pihaknya telah melaporkan Hendani ke Polda Metro Jaya. Selain itu, lanjutnya, MK akan siap menghadapi persidangan di PN Jakarta Pusat sebagai tindak lanjut gugatan Tamrin. (kuh)

Manajer Koperasi Kabur, Mahfud Md. pun Digugat

Tempo Interaktif, Rabu, 30 Juni 2010 | 08:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md. turut digugat oleh rekanan bisnis Koperasi Konstitusi, Tamrin Sianipar, dalam kasus dugaan cek kosong yang diberikan oleh koperasi kepada Tamrin.

Kuasa hukum Tamrin, Gusmawati Azwar, mengatakan Mahfud wajib ikut menanggung wanprestasi yang dilakukan koperasi yang beranggotakan pegawai MK itu. “Ketua harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya melalui sambungan telepon kemarin.

Menurut Gusmawati, kasus ini berawal pada 2008 ketika Tamrin ingin ikut tender proyek MK. Ia dikenalkan dengan Hendani, manajer Koperasi Konstitusi. Saat itu Hendani mengatakan pengusaha pemula tidak bisa langsung mengikuti tender, tapi Tamrin bisa menjadi pemodal untuk proyek-proyek Mahkamah.

Hendani, kata dia, kemudian menjanjikan, Tamrin bakal mendapat keuntungan 10 persen dari modal yang disetornya. Tamrin pun meneken kontrak proyek dengan koperasi. Ada beragam proyek yang digarapnya, dari pengadaan jaket hingga perbaikan rumah dinas di Bekasi.

Tamrin mengaku mengucurkan dana Rp 3,84 miliar dalam 21 tahap, melalui cek dan transfer. Bayaran yang dijanjikan untuk Tamrin sebesar Rp 4,2 miliar dan dibayarkan dalam bentuk tiga cek.

Cek pertama senilai Rp 188,1 juta tertanggal 19 Oktober 2008, cek kedua Rp 223,5 juta pada 25 Oktober 2008. Cek pertama ditandatangani bendahara koperasi Wiryanto. Terakhir, Tamrin mendapat cek atas nama koperasi sebesar Rp 3,79 miliar pada 30 Oktober 2009. Namun tak satu pun dari cek itu bisa dicairkan di bank.

Tamrin lantas menuntut Koperasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia meminta ganti rugi Rp 4,2 miliar ditambah bunga 2 persen per bulan terhitung sejak 30 Oktober 2009. Ia menuntut Hendani, Wiryanto, dan Mahfud membayarnya secara tanggung renteng.

Menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar, cek tak bisa diuangkan karena tanda tangannya palsu. “Hendani memalsukan tanda tangan Wiryanto, sehingga ditolak oleh bank. Itu bukan cek kosong,” ucapnya dengan nada tinggi.

Adapun proyek Mahkamah yang dijanjikan Hendani kepada Tamrin fiktif belaka. “Semua proyek di MK ini lewat lelang, tender,” Janedjri menegaskan.

Janedjri heran mengapa Tamrin mendadak mengajukan gugatan. Sebab, kata dia, sebelumnya kedua belah pihak sepakat melaporkan Hendani ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. “Ini mencari sensasi, karena menggugat Ketua MK juga. Harusnya saya yang digugat, sebagai kepala kantor. Pak Mahfud itu kepala lembaga negara,” ujarnya.

Namun pihak Tamrin menyatakan telah mencoba bernegosiasi dengan koperasi dan Mahkamah, tetapi tak berhasil. “Sudah negosiasi, dan kami sudah somasi tiga kali, tapi yang bersangkutan tidak beriktikad baik,” ucap Budiono, anggota tim kuasa hukum Tamrin.

Sejak April lalu, Hendani menghilang sehingga Tamrin melayangkan gugatan perdata. Kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. l BUNGA MANGGIASIH

Mahfud MD: Konyol Ketua MK Ikut Digugat

Kompas.com, Rabu, 30 Juni 2010 | 14:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, adalah konyol jika Ketua MK ikut dijadikan tergugat keempat terkait kasus cek kosong Koperasi Konstitusi senilai Rp 4,203 miliar.

“Itu konyol. Kalau begitu penipuan yang dilakukan di Setjen MPR harus dipertanggungjawabkan oleh ketua MPR, kalau di Gedung DPR harus dipertanggungjawabkan oleh ketua DPR, kalau terjadi Setneg harus dipertanggungjawabkan oleh presiden. Itu lelucon yang tak lucu,” kata Mahfud, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Menurut Mahfud, secara hukum, sesuai dua akta notaris pendirian koperasi, Ketua MK tak mempunyai hubungan struktural dengan Koperasi Konstitusi. “Meskipun Ketua MK, saya bukanlah anggota koperasi. Jadi tak mungkin punya hubungan dengan urusan keuangan Koperasi Konstitusi,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Ketua MK hanya menjadi pembina eksternal bersama dengan pejabat di bidang koperasi (Menteri Koperasi dan UKM), pengurus PKP-RI DKI Jakarta dan Lembaga Gerakan Koperasi yang resmi sesuai dengan UU. “Jadi, hubungan saya dengan Koperasi Konstitusi sama jaraknya dengan hubungan antara Menteri Koperasi dengan Koperasi Konstitusi,” tambahnya.

Mahfud juga menjelaskan hubungan piutang antara Thamrin Sianipar dan Hendani adalah masalah pribadi yang mengaku atas nama koperasi dan terjadi pada 26 Mei 2008.

Ketua MK Bertanggung jawab

Pengacara Tamrin Sianipar, Gusmawati Azwar, mengatakan, Ketua MK Mahfud MD ikut menjadi tergugat dalam kasus cek kosong yang diterbitkan oleh Koperasi Konstitusi senilai Rp 4,203 miliar karena bertanggung jawab atas lembaga MK. “Karena yang mewadahi MK kan ketuanya, ketua kan harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di MK,” kata Gusmawati.

Kasus cek kosong ini bermula ketika Thamrin Sianipar berkenalan dengan pimpinan koperasi, Hendani, pada 2008 yang menyebutkan bahwa peminat tender proyek-proyek MK harus “melalui” Koperasi Konstitusi.

Thamrin yang diiming-imingi keuntungan 10 persen dari proyek-proyek MK dengan menyetor dana Rp 3,841 miliar untuk mengerjakan berbagai proyek di MK, seperti pengadaan jaket, pengecatan gedung baru Mahkamah, sampai perbaikan rumah dinas di Bekasi.

Dalam perjanjian ini, Thamrin mendapatkan cek pengembalian modal beserta keuntungannya dalam tiga tahap, yakni dua cek pertama diterima Thamrin atas nama Koperasi Konstitusi yang ditandatangani oleh Bendahara Koperasi Konstitusi, Wiryanto. Cek pertama senilai Rp 188 juta dan cek berikutnya Rp 225 juta. Sementara cek ketiga diterima Thamrin pada 30 Oktober 2009 berjumlah Rp 3,789 miliar.

Namun, lanjut Gusmawati, ketiga cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sehingga kliennya protes dan melakukan pertemuan beberapa kali dengan Koperasi Konstitusi, tetapi hasilnya nihil sehingga mengajukan gugatan tersebut.

Dia juga menyebutkan bahwa sejak April 2010, Hendani malah menghilang dan tak bisa ditemui lagi. Thamrin lalu melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sidang perdanya telah berlangsung pada Kamis (24/6/2010) pekan lalu.  “Pada Kamis (1/7/2010) besok sidang dilanjutkan dengan agenda mediasi,” jelasnya.

Dalam gugatannya ini, Thamrin menuntut ganti rugi Rp 4,2 miliar ditambah bunga 2 persen per bulan terhitung sejak 30 Oktober 2009.(antara)

Catatan: berita-berita ini bisa menjadi pembanding atau klarifikasi sementara atas berita lain yang muncul belakangan tentang gugatan rekanan Koperasi MK, atas nama Elin Herlina ke KPK belum lama ini. Berita di bawah ini.

Dituding Korupsi Koperasi, Mahfud MD Dilaporkan ke KPK

Rabu, 29 Desember 2010 – 13:30 wib Ahmad Fadli – Okezone
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Koperasi Konstitusi. 

Laporan didapat dari kuasa hukum Elin Herlina, Andar M Situmorang yang mengungkapkan, adanya korupsi penggelapan dalam jabatan Ketua Dewan Pembina Koperasi Konstitusi yang merugikan negara Rp1,6 miliar.

Andar melalui pesan singkat kepada wartawan mengatakan bahwa kliennya telah melapor ke KPK pada 21 Desember lalu, dengan nomor laporan 2010-12-000409.

“Laporan terkait dugaan korupsi penggelapan dalam jabatan Ketua Dewan Pembina Koperasi Konstitusi. Merugikan negara Rp1,6 miliar atas tagihan hak rekanan pekerjaan sosialisasi, catering dan fotokopi kebutuhan MK tahun 2009 atas SPK 233/SPK/4100.MK/III/2009 nilai borongan 6,6 m atau korupsi lakukan pembiaran pidana Hendani, Pengurus Koperasi MK dana APBN,” katanya, Rabu (29/12/2010).

Menurutnya, Elin mendapat keterangan dari pegawai MK, Hendani bahwa uang untuk pembayarannya sudah dicairkan oleh Ketua Koperasi MK namun tidak pernah disetorkan.

“Sudah resmi kulaporkan ke KPK tanggal 21 Desember 2010, korupsi ketua MK. Ketua dewan pembina koperasi MK. Kita kirim surat pula ke DPR dan Presiden,” ujarnya. (lsi)
(ahm)

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Mahfud MD Digoyang. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s