Kaleidoskop 2010: Hijrahnya si Wanita Berpengaruh Dunia ke Washington

 

Sri Mulyani menjadi tamu Bank Dunia Philipina

DI TENGAH hiruk pikuk kasus mega skandal bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun yang bergulir, publik justru dikejutkan oleh kabar penunjukkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Director Bank Dunia. Bangga? Sudah pasti. Namun omongan miring pun tetap melayang ke wanita yang akrab disapa Bu Ani ini. Sebagian malah menganggap Bu Ani mangkir dari kasus tersebut.

Pasalnya, saat itu posisi Sri Mulyani yang masih menjabat sebagai menteri keuangan tengah terjepit usai rapat paripurna Pansus DPR RI menunjuk dengan jelas bahwa dia bersama-sama dengan Wakil Presiden Boediono, semasa menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), bersalah atas keputusan pemberian bailout yang disinyalir merugikan negara dan tidak jelas rimbanya.

Jika Wakil Presiden Boediono masih aman dengan jabatannya hingga saat ini. Lain halnya dengan Sri Mulyani Indrawati yang harus rela menjadi ‘korban’. Ya.. Sri Mulyani bisa dibilang menjadi “korban” dari “kejamnya” kasus Bank Century yang telah dibawa ke dunia politik yang “hitam”.

Tepat tanggal 5 Mei 2010,  Presiden Bank Dunia Robert Zoellick menunjuk wanita kelahiran Lampung tersebut sebagai Managing Director. Sri Mulyani memulai tugasnya pada 1 Juni sebagai salah satu dari tiga direksi bank tersebut menggantikan Juan Jose Daboub. Daboub adalah mantan menteri keuangan di El Salvador. Dia sendiri bertugas mengawasi 74 negara seperti di Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara

Entah Bank Dunia sudah lama mengincar mantan menteri keuangan terbaik Asia tersebut ataukah memang ada ‘kongkalikong’ politik di balik kepergiannya tersebut. Namun sejumlah pihak menilai bahwa mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk pergi ke DC adalah suatu pengorbanan yang dilakukan wanita tiga anak ini untuk menyelamatkan koalisi rezim penguasa dan partai pendukungnya.

Sejak kasus bailout Bank Century mulai menyeruak ruang publik akhir tahun 2009 lalu, nama Sri Mulyani Indrawati tak dipungkiri lagi menjadi sasaran tembak sejumlah pihak yang mempermasalahkan bailout yang dilakukan pada 2008 lalu. Sri Mulyani yang saat kejadian itu menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia juga dinilai ‘bersekongkol’ untuk merugikan negara.

Polemik Bank Century ini memang mengundang perhatiaan banyak pihak, bahkan menyeret ke ranah politik. Sampai akhirnya orang-orang berebut menguak tabir rapat terakhir KKSK yang akhirnya menyepakati bailout tersebut. Kasus ini pun semakin menjadi, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk memeriksa kedua tokoh tersebut.

Banyak pihak berharap KPK mampu mengungkap dugaan korupsi atau penggelapan dana bailout Rp6,7 triliun tersebut. Sri Mulyani sendiri sempat diperiksa sebanyak dua kali oleh KPK yaitu pada tanggal 29 April dan 3 Mei lalu. Namun, lagi-lagi banyak pihak yang tidak puas dengan pemeriksaan tersebut. Banyak pihak menilai Sri Mulyani dan Boediono memperoleh keistimewaan dengan diperiksa di kantornya masing-masing, berbeda dengan tersangka korupsi lainnya yang diperiksa di kantor KPK.

Namun, Sri Mulyani membantah dirinya memperoleh keistimewaan dari KPK terkait tempat pemeriksaan terhadap dirinya seputar bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun yang berlangsung di kantornya.

Menurutnya, pihak KPK memang secara resmi telah mengundang dirinya untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Namun dengan pertimbangan bahwa seluruh data dan dokumen yang dimiliki KSSK berada di Kantor Kementerian Keuangan, maka pihak Kemenkeu menganggap tempat yang memadai adalah di kantor Kemenkeu.

Selain itu, KPK juga sudah sering mendatangai sumber informasi  dan pernah melakukan pengecekan terhadap sekretariat KSSK di Kantor Kemenkeu ini. “Jadi secara objektif, faktual, legal tidak ada yang menurut saya perbedaan diskriminasi atau keistimewaan terhadap saya atau yang lain,” tegasnya saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa 4 Mei lalu.

Keterkejutan publik terkait keputusan pengunduran diri Sri Mulyani untuk menjadi Managing Director Bank Dunia tepat sehari setelah pemeriksaan KPK. Namun, Sri Mulyani mengungkapkan rasa bangganya telah ditunjuk sebagai Kelompok Managing Director. Menurutnya, penunjukkannya atas dirinya merupakan sebuah kehormatan.

“Ini adalah kehormatan besar bagi saya dan juga untuk negara saya memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada misi yang sangat penting dari Bank dalam mengubah dunia,” demikian pernyataan Sri Mulyani, dalam situs Bank Dunia, Rabu 5 Mei lalu.

Robert Zoellick menilai Sri Mulyani dianggap sebagai orang yang tepat dan dapat menguntungkan negara maju dalam menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Sebagai bos Sri Mulyani di Kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kehilangan salah satu menteri terbaiknya dengan kepergian Sri Mulyani ke Washington. Bahkan Sri Mulyani dinilai sebagai menteri terbaik yang menduduki dua periode kabinet di bawah kepemimpinan SBY.
”Sesungguhnya kita kehilangan salah satu menteri terbaik kita, karena harus berpindah tempat yang sebelumnya bergabung dalam jajaran kabinet Indonesia I dan II, untuk pindah ke Bank Dunia,” ungkap SBY, saat memberikan keterangan perss mengenai promosi Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Mei lalu.
Meskipun sudah dipastikan akan segera meninggalkan Indonesia untuk mengisi jabatannya sebagai Managing Director Bank Dunia mulai 1 Juni mendatang. Namun, Sri Mulyani sebagai pelopor reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji bahwa komitmennya terhadap kepentingan Tanah Air tidak akan berkurang.

Selain tersangkut skandal bank Century, sebelum meninggalkan jabatannya Sri Mulyani juga sempat ‘ternoda’ oleh skandal mafia pajak yang dilakukan anak buahnya. Adalah Gayus Halomoan Tambunan dan Bahasyim Assifie yang membuat gempar publik dengan kasus mafia pajak senilai miliaran rupiah. Sebagai pelopor reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan, dengan legowo Sri Mulyani meminta maaf kepada anggota DPR dan masyarakat terhadap kelakuan oknum pegawai yang telah mencoreng institusinya.

“Saya ingin mohon maaf, jika insiden dan kejadian oknum kita yang memberi image tidak baik digeneralisasi reformasi (birokrasi) tidak berhasil,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, 10 Mei lalu.

Meskipun demikian, dirinya mengaku bahwa reformasi birokrasi akan tetap dilanjutkan meskipun dirinya tidak lagi menjabat Sebagai Menteri Keuangan. “Beberapa hari ini, jajaran di bawah saya bertanya-tanya jika saya pergi nantinya remunerasi pergi. Ini jawaban yang akan saya sampaikan, kami akan meneruskan tanggung jawab remunerasi ini. Terima kasih untuk kepastian ini,” ujarnya.(adn)(rhs)

Rabu, 29 Desember 2010 – 11:37 wib. Andina Meryani – Okezone

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Ulasan Tentang Sri Mulyani. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s