Mahfud: Putusan MK Mungkin Timbulkan Guncangan

Mungkin hanya akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan politik

Kamis, 13 Januari 2011 | 16:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan tidak tertutup kemungkinan adanya upaya pemakzulan setelah dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD yang mensyaratkan pemakaian hak menyatakan pendapat. Akibat putusan tersebut, syarat untuk mengajukan hak menyatakan pendapat, termasuk soal pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden, dipermudah dari 3/4 anggota DPR menjadi 2/3 anggota DPR.

Namun, Mahfud mengatakan sebaiknya putusan tersebut tidak bermuara pada spekulasi dimunculkannya upaya pemakzulan Presiden. “Sebaiknya tidak berspekulasi ke arah sana, itu tidak mudah. Mungkin hanya akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan politik, itu iya,” kata Mahfud kepada wartawan di gedung MK, Kamis 13 Januari 2011.

Dengan dikabulkannya hal tersebut, Mahfud mengakui pengajuan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi oleh anggota DPR bakal lebih mudah. “Karena yang dulu itu kecenderungannya menutup. Tetapi sekarang tetap sulit,” katanya.

Kesulitan yang mungkin timbul, kata Mahfud, apabila memang terjadi upaya pemakzulan dengan DPR maka harus memenuhi syarat 2/3 tersebut. “Misalnya ada upaya pemakzulan, untuk mengambil keputusan harus 2/3. Kalau misalnya Partai Demokrat, PAN, dan PKB saja tidak hadir di sidang itu, maka (pemakzulan) tidak akan terjadi.”

MK Rabu kemarin mengabulkan permohonan uji materi Pasal 184 ayat 4, UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD. Karena putusan ini, syarat untuk mengajukan hak menyatakan pendapat yang sebelumnya harus dihadiri 3/4 anggota DPR, dipermudah menjadi hanya 2/3 anggota saja.

Setelah Pemakzulan Dipermudah

Sabtu, 15 Januari 2011 | 00:09 WIB

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempermudah proses pemakzulan presiden dan wakil presiden layak dihargai. Sudah seharusnya Mahkamah mengoreksi pasal dalam undang-undang mengenai pemakzulan yang bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini juga diharapkan bisa memperkuat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah.

Putusan Mahkamah itu bermula dari gugatan para tokoh politik yang menganggap hak konstitusi mereka dirugikan oleh Pasal 184 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ayat 4 pasal ini mengatur batas minimum kuorum dan persetujuan anggota DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat, salah satu dari fungsi pengawasan DPR. Menurut ayat ini, hak menyatakan pendapat DPR harus disetujui rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit tiga perempat anggota Dewan dan disetujui oleh setidaknya tiga perempat anggota yang hadir.

Batas minimum kuorum dan persetujuan anggota DPR itu tidak sejalan dengan konstitusi, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menetapkan batas minimalnya. Soalnya, ada pasal pada UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pemakzulan presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, yang prosesnya pasti bermula dari penggunaan hak tersebut.

Usulan pemakzulan itu, menurut Pasal 7-B ayat 3 UUD 1945, harus didukung sekurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna dan diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR. Maka sudah seharusnya batas minimal kuorum dan persetujuan DPR untuk memakai hak menyatakan pendapat dalam UU Nomor 27 tidak lebih berat dari syarat pemakzulan yang ditetapkan UUD 1945.

Dalih bahwa penetapan batas minimal yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial tak bisa diterima. UUD 1945 sudah banyak memberi penguatan sehingga, jika Dewan mengajukan pemakzulan, prosesnya pun tidak mudah. Setelah menjadi usulan DPR, misalnya, usulan itu harus lolos di Mahkamah Konstitusi. Beres di Mahkamah, usulan itu masih harus dibawa ke rapat paripurna MPR. Di sini syarat kuorum dan persetujuan anggota MPR lebih berat, meski persentasenya tetap lebih rendah dari syarat pengajuan hak menyatakan pendapat dalam UU No. 27. Menurut Pasal 7-B ayat 7 UUD 1945, keputusan MPR atas usul pemakzulan oleh DPR harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua pertiga yang hadir.

Dalih lainnya, yakni agar keputusan DPR makin memiliki legitimasi, juga menjadi kurang berarti dibanding efek buruknya terhadap sistem checks and balances di antara lembaga-lembaga negara. Soalnya, syarat itu mempersulit pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional DPR dalam mengawasi presiden.

Meski begitu, putusan Mahkamah Konstitusi bukannya tanpa potensi buruk. Partai politik bisa saja memakainya sebagai senjata tawar-menawar dengan pemerintah. Mulai tawar-menawar kebijakan, jual-beli kursi menteri, hingga dagang sapi dalam penegakan hukum.

Namun presiden dan wakil presiden tak perlu takut terhadap ancaman pemakzulan. Toh, impeachment hanya menjadi lebih mudah di tingkat “usulan” oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Justru bila isu yang diusung untuk pemakzulan itu cuma main-main, kurang bobot, serangan itu bisa berbalik ke pengusulnya.

Sabtu, 15 Januari 2011 | 00:09 WIB

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Mahfud MD dan Mahkamah Konstitusi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s