Putusan MK tidak Bisa Digugat

Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Ito Sumardi, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat menggelar pertemuan di gedung MK, Senin (10/1). Foto : Arundono Wicaksono/JPNN

JAKARTA–MICOM: Rapat koordinasi antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Polri dan Mahkamah Agung menegaskan putusan MK tak bisa digugat oleh pihak manapun karena bersifat tetap dan mengikat. Selain itu, asas yang berlaku universal menyatakan putusan hakim tidak bisa dipermasalahkan sesalah apapun putusan tersebut.

“Sekarang ini, ada kegenitan di berbagai tempat dimana keputusan MK itu diajukan ke pengadilan. Hari ini, saya dengar keputusan MK diajukan ke PTUN di Supiori, bulan lalu di pengadilan perdata di Gresik dan PTUN di Gresik,” kata Ketua MK Mahfud MD di Jakarta, Senin (10/1).

Penegasan itu, aku Mahfud, sebagai langkah pencegahan dari tindakan penyesatan yang dilakukan kalangan pengacara. Asas yang berlaku di seluruh dunia, termasuk konstitusi dan UU peradilan, menyatakan bahwa putusan hakim tak bisa diadili di pengadilan.  Jadi, tindakan yang dilakukan oleh kalangan yang tidak puas disebutnya sebagai tindakan sia-sia dan bodoh.

“Karena memang tidak boleh putusan pengadilan itu diadili di pengadilan. Sebab itu, tadi bersepakat dibuat semàcam penegasan dari Mahkamah Agung ke semua pengadilan kalau ada hal seperti itu, supaya masyarakat paham bahwa putusan MK atau putusan peradilan manapun itu tidak boleh diadili di pengadilan lain. Tidak boleh hakim itu dianggap salah karena putusannya. Tidak boleh hakim dimintai pertanggungan hukum karena putusannya,” cetusnya.

Mahfud melanjutkan jika asas tersebut bukan berarti masyarakat tak boleh menuntut hakim secara personal. Namun, penuntutan itu harus didasarkan fakta atau bukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana.

“Kalau memang ada putusan yang mengandung unsur pidana, saya minta agar hakimnya yang dipidanakan. Hakimnya, bukan putusannya. Kalau misalnya dia menerima suap, menggelapkan data,” sambungnya.

Penegasan MK tersebut disambut oleh Mahkamah Agung yang diwakili oleh Ketua MA Harifin Tumpa. Harifin menyatakan akan segera menerbitkan surat edaran yang memperkuat bunyi SEMA Nomor 9/1976 tentang larangan memperkarakan putusan pengadilan kecuali pengadilan diatasnya ke semua pengadilan di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pihak kepolisian yang saat itu diwakili oleh Kabareskrim Komjen Ito Sumardi. Mahfud juga sempat menyinggung soal penanganan kasus pidana pemilu untuk dipercepat penanganannya oleh Polri.

“Kita katakan kalau menyangkut kriminal, saya minta ke kabareskrim agar dipercepat penanganannya. Kabareskrim menyetujui itu. Bahkan, jangka panjang kita akan membuat tim kerja bersama antara MA, MK, polri dan kejaksaan agung untuk membuat langkah-langkah teknis yang bisa dipedomani bersama mengenai penanganan kasus-kasus pemilu,” tukasnya. (Din/OL-04)

Media Indonesia, Selasa, 11 Januari 2011 02:43 WIB.

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s