PERKARA MAFIA HUKUM Ketua MK: Terapkan Pembuktian Terbalik

Mahmud MD: terapkan pembuktian terbalik

Suara Karya, Kamis, 27 Januari 2011

 

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan pembuktian terbalik sudah saatnya diterapkan, khususnya dalam menangani perkara mafia hukum dan pajak, Gayus Tambunan.

Mahfud kemudian mengacu pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan Pasal 37A UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Aturan ini jelas menerangkan terdakwa korupsi harus menjelaskan asal muasal hartanya. Itu ‘kan pembuktian terbalik namanya. Kalau pembuktian biasa ‘kan yang menjelaskan (harta) adalah jaksa,” kata Mahfud MD kepada wartawan, Rabu.

Terkait harta Gayus, Mahfud menilai polisi bisa menanyakan yang bersangkutan jika sulit menemukan bukti dugaan gratifikasi, suap, atau tindak pidana korupsi lainnya. “Kok kamu (Gayus) bisa punya uang segitu banyak coba buktikan. Yang disuap yang harus membuktikan terbalik. Ini ‘kan ada uang tapi tidak jelas tuannya,” kata Mahfud memberi contoh.

Menurut dia, metode pembuktian terbalik yang berlaku ada dua macam. Pertama, bersifat mutlak di mana sebelum ke pengadilan terdakwa sudah harus membuktikannya lebih dulu kepada penyidik sehingga jaksa tidak repot lagi. Kedua, bersifat terbatas di mana hakim dalam persidangan meminta terdakwa untuk bercerita asal-usul hartanya.

Pendapat Mahfud ini berbeda dengan pernyataan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Ia menyatakan bahwa pembuktian terbalik belum bisa dilaksanakan dalam perkara korupsi karena belum ada dasar hukum yang tegas.

Sementara itu Jampidsus M Amari menyatakan, berkas gratifikasi Rp 28 miliar atas nama tersangka Gayus Tambunan bisa digabungkan dengan berkas mafia pajak Rp 74 miliar. Hal ini dimungkinkan karena dua perkara tersebut berdekatan pelimpahannya.

“Itu kemungkinan dalam sidang bisa saja (digabung). Meskipun di polisi dipisah berkasnya,” ujar Amari, Rabu, menanggapi pelimpahan kembali berkas perkara gratifikasi Rp 28 miliar kepada Gayus Tambunan.

Berkas perkara mafia pajak Rp 74 miliar masih berada di pihak penyidik Polri. Dalam kasus ini, Gayus diduga menerima uang dari 151 perusahaan terkait pengurusan pajak. Jika kedua berkas perkara tersebut telah dilimpahkan kembali ke pihak Kejaksaan, maka nantinya pada tahap penuntutan kedua berkas tersebut bisa disatukan untuk mempermudah persidangan.

Amari menjelaskan, mengenai berkas Gayus yang terhitung sudah 3 kali bolak-balik dari pihak Kejaksaan dengan penyidik Polri, disebabkan kurangnya persyaratan materiil dalam berkas tersebut. “Kalau kemarin yang banyak itu (kurangnya) kelengkapan materiilnya. Kalau materiil itu mengenai pembuktian unsur-unsur deliknya,” jelas Amari.

Secara terpisah, JPU kasus Gayus, Kuntadi, membenarkan bahwa berkas perkara gratifikasi dan mafia pajak akan digabungkan. “Satu berkas, tapi ada dua perbuatan,” kata Kuntadi. (Wilmar/Jimmy Radjah)

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Integritas, Kapabilitas, Pengalaman, dan Wawasan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s