Ketua MK: Pemakzulan Presiden Tetap Tak Mudah

Pelantikan Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono

Kamis, 13 Januari 2011, 14:41 WIB

VIVAnews – Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD menyatakan putusan Mahkamah kemarin memang membuat jalan ke arah pemakzulan presiden menjadi lebih mudah. Toh demikian, mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pelengseran tetap saja sulit dilakukan, menimbang realitas politik hari ini.

Kemarin, MK memutuskan Pasal 184 ayat 4 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tak sesuai dengan konstitusi. Putusan ini menyelaraskan pengaturan Hak Menyatakan Pendapat dengan konstitusi yakni hanya mensyaratkan kehadiran 2/3 anggota DPR, bukan 3/4 seperti yang tertera di UU.

“Tentu untuk mengajukan lebih mudah, karena yang dulu itu kecenderungannya menutup,” kata Mahfud. “Tapi sekarang tetap sulit, karena bayangkan upaya pemakzulan perlu 2/3 suara. Kalau misal Demokrat, PAN, dan PKB tidak hadir di sidang itu, maka tidak akan terjadi,” katanya di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2011.

Jumlah gabungan kursi ketiga partai itu, kata Mahfud, sudah lebih dari sepertiga. Partai Demokrat merupakan fraksi terbesar saat ini, dengan jumlah anggota 148 orang atau 26,42 persen dari 560 anggota DPR. Suara Demokrat jika ditambah anggota PAN dan PKB akan mencapai 222 orang alias lebih dari sepertiga anggota DPR atau 187 orang.

“Jadi sebaiknya tidak berspekulasi ke arah sana (pemakzulan). Itu tidak mudah, akan menimbulkan keguncangan-keguncangan politik. Itu tidak produktif untuk pembangunan ke depan,” kata Mahfud.

Sebelumnya, salah satu pemohon uji materi, politisi Partai Hanura Akbar Faizal, menyatakan bahwa pemakzulan presiden kini tak lagi mustahil. Setelah MK mengoreksi ketentuan tersebut, mosi tak percaya bisa diputuskan oleh 2/3 peserta sidang paripurna yang minimal dihadiri 2/3 anggota DPR RI.

“Dengan dikabulkannya gugatan kami, maka sebuah kata yang tidak disukai pemerintah manapun, impeachment, kini menjadi sebuah keniscayaan,” kata Akbar dalam konperensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2011.

Oleh karena itu, lanjut Akbar, pemerintah saat ini harus lebih hati-hati, terukur, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam menuntaskan kasus bail out Bank Century yang hingga kini penyelesaian hukumnya belum menemukan titik terang.

“Kami minta pemerintah betul-betul serius menuntaskan kasus Century. Penyelenggara negara selama ini seperti sedang melakukan akrobat hukum saja,” kata Akbar.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan partainya tidak merasa terancam dengan putusan MK tersebut. “Kalau ada yang berspekulasi itu adalah ancaman bagi pemerintah, saya kira tidak. Itu bukan ancaman,” kata Anas. Ia menambahkan, mimpi seorang politisi adalah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, bukan memakzulkan Presiden. (kd)

Demokrat Harus Banyak Koalisi

13 Januari 2011 | 15:40 wib

Jakarta, CyberNews. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai Partai Demokrat perlu memperbanyak koalisi menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat syaratnya dipermudah dari 3/4 anggota DPR menjadi 2/3 anggota DPR.

“Oh iya. Jadi sekarang semakin banyak koalisi yang diperlukan, karena syaratnya semakin lebih mudah,” kata Mahfud, usai acara Penandatangan kesepakatan bersama antara Menpan, MK, Kearsipan Nasional di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/1).

Menurutnya, atas UU pasal 184 ayat 4 yang mengatur kuorum 3/4 untuk mengajukan usul hak menyatakan pendapat, dan harus disetujui 3/4 anggota dewan yang hadir dapat menutup kemungkinan dalam memajukan hak pendapat.

“Karena yang dulu itu kecenderungannya menutup. Tetapi sekarang tetap sulit. Karena Anda bayangkan misalnya ada upaya pemakzulan, untuk mengambil keputusan harus 2/3. Kalau misalnya partai Demokrat, PAN, dan PKB saja tidak hadir di sidang itu, maka tidak akan terjadi. Karena itu sudah lebih dari sepertiga kan? sudah lebih dari 35% dengan aturan saja yang sudah kita tetapkan itu,” papar dia.

Namun, Mahfud melanjutkan, tidak ingin berspekulasi lebih jauh yang nantinya justru hanya menimbulkan keguncangan politik. “Sebaiknya tidak berspekulasi ke arah sana. Itu tidak mudah. Mungkin hanya akan menimbulkan kegoncangan-keguncangan politik ya. Ya mungkin tidak produktif untuk pembangunan kedepan,” tukasnya.

( Budi Yuwono / CN16 / JBSM )

“Pemakzulan Presiden Jadi Keniscayaan”

Kamis, 13 Januari 2011, 12:22 WIB

VIVAnews – Pemohon uji materi Pasal 184 Ayat 4 UU No. 27 Tahun 2009, Akbar Faizal, menyatakan bahwa pemakzulan kini tidak lagi mustahil. Putusan Mahkamah Konstitusi menganulir ayat tersebut membuat mosi tak percaya bisa dilakukan oleh mayoritas sederhana, 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

“Dengan dikabulkannya gugatan kami, maka sebuah kata yang tidak disukai pemerintah manapun — impeachment — kini menjadi sebuah keniscayaan,” kata Akbar dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Januari 2011.

Oleh karena itu, lanjut Akbar, pemerintah saat ini harus lebih hati-hati, terukur, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam menuntaskan kasus Century yang hingga kini penyelesaian hukumnya belum menemukan titik terang. “Kami minta pemerintah betul-betul serius menuntaskan kasus Century. Penyelenggara hukum selama ini seperti sedang melakukan akrobat hukum saja,” kata politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu.

Pasal 184 Ayat 4 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPD mengatur bahwa usulan hak menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran Presiden, harus disetujui oleh rapat paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya tiga perempat dari mereka yang hadir. Pasal dan ayat tersebut kini tidak lagi berlaku karena MK telah mengabulkan gugatan uji materi  yang diajukan oleh tiga serangkai anggota DPR Akbar Faizal, Bambang Soesatyo dan Lily Wahid.

MK berpandangan, pasal dan ayat bersangkutan mempersulit penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR, yang mengakibatkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak efektif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Presiden.

Akbar menjelaskan, dirinya bersama Bambang dan Lily mengajukan gugatan tersebut sebagai dampak dari rekomendasi Pansus Century yang menurut mereka tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memuaskan. “Ketika saat itu DPR telah memvonis pemerintah — dengan komposisi 6 dari 9 fraksi sepakat telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah terkait kasus Century, seharusnya itu sudah menjadi sikap resmi DPR yang tinggal diformalkan saja,” ujar Akbar.

Nyatanya, lanjut anggota Fraksi Hanura itu, konstelasi politik saat itu membuat usulan hak menyatakan pendapat yang merupakan kelanjutan dari sikap mayoritas fraksi di DPR, tidak dapat dilanjutkan. Namun, sambungnya, dengan putusan terbaru MK, maka kini tidak ada lagi tirani mayoritas di DPR sehingga bila pemerintah tidak serius menangani kasus Century sesuai dengan rekomendasi DPR, maka usul hak menyatakan pendapat dapat digulirkan kembali.

126 Anggota DPR Mendukung

“Sebelum kami mengajukan uji materi ke MK, kami sudah berhasil mengumpulkan 126 tanda tangan untuk mendukung usulan hak menyatakan pendapat. Ini tinggal kami komunikasikan kembali,” kata Bambang. Ia menekankan, putusan MK dengan gamblang memperlihatkan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna.

“DPR telah memutuskan ada pelanggaran dalam kasus Century, maka harus ada yang bertanggung jawab. Ini tantangan bagi Ketua KPK baru Busyro Muqoddas, Jaksa Agung baru Basrief Arif, dan Kapolri bari Timur Pradopo, untuk bergerak cepat menuntaskan kasus Century,” kata politikus Golkar itu. Bagi Bambang, penyelesaian kasus Century adalah harga mati yang tak bisa ditawar bagi partainya.

“Pertarungan di 2014 sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah atas kasus Century,” ujar Bambang. Sekali usulan hak menyatakan pendapat bergulir, maka hal itu tidak lagi sulit untuk digolkan.

“Kalau kemarin usul hak menyatakan pendapat bisa gugur apabila ada satu partai besar yang seluruh anggotanya tidak hadir (sehingga kuorum tidak tercapai pada paripurna), kini mekanismenya sudah kembali ke mayoritas sederhana. Jadi tidak ada halangan,” ujar Bambang.

Sebagai catatan, hak menyatakan pendapat adalah hak tertinggi yang dimiliki DPR. Posisinya di atas hak interpelasi dan hak investigasi. Lebih jauh lagi, hak ini dapat berujung pada mosi tidak percaya oleh DPR kepada pemerintah.

Secara terpisah, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, partainya tidak merasa terancam dengan hal itu. “Kalau ada yang berspekulasi itu adalah ancaman bagi pemerintah, saya kira tidak. Itu bukan ancaman,” kata Anas. Ia menambahkan, mimpi seorang politisi adalah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, bukan melakukan impeachment.

• VIVAnews

Ketua MK: Putusan MK Tak Terkait Langsung dengan Pemakzulan

Kamis, 13 Januari 2011, 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengakui pemakzulan presiden dan wakil presiden menjadi lebih mudah dengan kembalinya batas minimal kehadiran anggota DPR untuk hak menyatakan pendapat sesuai dengan UUD. Namun, ia menegaskan putusan uji materi pasal 184 ayat (4) yang dilakukan MK kemarin tidak berkaitan langsung dengan persoalan pemakzulan presiden.

Mahfud menambahkan usulan pemakzulan berada di luar urusan MK. Karena MK hanya berbicara yuridis konstitusionalnya saja, sementara pemakzulan lebih bersifat politis. Namun saat ditanya mengenai kemungkinan pemakzulan menjadi lebih mudah, Mahfud tak menutup kemungkinan itu.

“Tentu (pemakzulan lebih mudah) karena dulu ada kecenderungan menutup itu,” kata Mahfud usai penandatanganan kesepakatan bersama antara MK dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dalam rangka menciptakan peradilan yang bersih dan reformasi birokrasi, di Aula Gedung MK, Kamis (13/1).

Kendati demikian, ia menuturkan upaya pemakzulan akan tetap sulit terealisasi. “Karena anda bayangkan ada usulan pemakzulan perlu 2/3 suara. Kalau misal Demokrat, PAN, dan PKB tidak hadir di sidang itu, maka hal itu tidak akan terjadi,” ujar Mahfud.

Ia pun menuturkan dengan demikian partai Demokrat pun memerlukan lebih banyak koalisi. Dalam putusan uji materi pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MK pada Rabu (12/1) memutuskan pasal itu tak berlaku karena bertentangan dengan UUD.

Dalam pasal 7B UUD disebutkan pengajuan permintaan DPR untuk pemberhentian presiden kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Sementara pada pasal 184 ayat (4) baru dapat memperoleh hak menyatakan pendapat jika dihadiri dan disetujui oleh tiga perempat dari jumlah anggota DPR.

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Mahfud MD dan Mahkamah Konstitusi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s