Gerakan Boikot Sri Mulyani Bergulir

Tegar walau dimusuhi Pansus Century

JPNN, Kamis, 11 Maret 2010 , 02:01:00

JAKARTA – Sebagian anggota DPR kini menggalang boikot untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gerakan menolak Sri Mulyani itu merupakan sikap konsistensi dari hasil pansus Century yang menyatakan ada kesalahan dalam kebijakan bailout. Sri Mulyani dan Wapres Boediono dianggap bertanggung jawab.

Fraksi PDIP menyatakan mendukungan gerakan boikot itu. “Persoalan ini sudah diwacanakan ketua FPDIP (Tjahjo Kumolo, Red),” kata mantan anggota Pansus Century dari FPDIP Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi Rabu (10/3) malam.

Menurut Eva, enam fraksi yang menyetujui opsi C (bailout Century melanggar hukum) merasa tertantang melihat sikap presiden yang dalam pidatonya terkesan mengabaikan keputusan paripurna tersebut. Presiden bahkan membela para pembantunya, seperti Boediono dan Sri Mulyani.

DPR, kata Eva, harus menghormati keputusan yang telah dibuat sendiri. Caranya, memainkan hak konstitusional yang dimiliki, seperti hak legislasi, hak pengawasan, dan hak bujet. Langkah yang paling realistis, imbuh Eva, adalah melakukan pressure melalui komisi XI dan badan anggaran yang berkorelasi langsung dengan Menkeu dalam pembahasan bujet. Misalnya, APBN. “Nggak usah datang sehingga tidak kuorum dan forum tidak bisa diteruskan,” ujarnya.

Tapi, kalau APBN tidak dibahas, rakyat akan dirugikan”  “Pertanyaannya itu harus disampaikan ke presiden. Mengapa kok melecehkan DPR dan memojokkan DPR. Mengapa pejabat yang sudah disimpulkan bermasalah tetap dikirim. Ini kan presiden yang mulai memancing,” kata Eva.

Eva juga menambahkan, tanpa Menkeu, APBN tetap bisa dibahas dan disahkan DPR. Dalam kondisi ini, kata dia, presiden bisa segera mengangkat wakil Menkeu. Wakil Menku-lah yang akan mewakili pemerintah membahas APBN bersama-sama DPR. “Itu pemecahan teknisnya. Kami pasti mau menerima asal bukan pejabat yang sudah disimpulkan bertanggung jawab,” tegas Eva.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai, peluang memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam pembahasan APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) bisa saja terjadi. Namun, langkah itu tentu bukan keputusan pribadi. “Jika keputusan paripurna, itu bisa dilakukan,” kata legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Harry, isu tersebut memang berkembang setelah paripurna DPR terkait Pansus Angket Century. Namun, isu itu baru disampaikan secara informal, belum dimasukkan rapat di tingkat apa pun yang landasannya resmi. “Masih berdasar usul saja, belum berkembang jauh,” lanjutnya.

Jika isu itu berkembang, tentu tindak lanjutnya pada usul paripurna. Nah, paripurna terdekat berlangsung 5 April 2010. Ketika itu, DPR membuka masa persidangan tahap III. Jika disetujui, rapat terkait pembahasan APBNP 2010 bisa dibatalkan DPR. “Itu bisa saja terjadi,” jawabnya.

Meski begitu, boikot itu bisa saja tidak berpengaruh kepada pembahasan APBNP. Presiden bisa mengutus seorang wakil menteri keuangan sebagai pengganti Menkeu. “Itu jika presiden melantik wakil Menkeu. Jadi, (DPR) tidak perlu berurusan dengan Menkeu,” usulnya.

Sekretaris FPPP, M Romahurmuzy mengatakan, fraksinya belum berpikir untuk memboikot Menkeu. Menurut dia, paripurna telah menyepakati bahwa proses lanjutan bagi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab adalah melalui proses hukum. “Tentu kita harus tetap mengedapankan asas praduga tak bersalah,” katanya.

Mewacanakan boikot, lanjut dia, akan mengganggu kepentingan masyarakat. Dalam waktu dekat, DPR akan membahas APBNP 2010. Salah satu materi penting adalah menambah subsidi untuk mengantisipasi kenaikan tarif dasar listrik (TDL). “Kalau subsidi tidak ditambah, tahun ini bisa naik seratus persen,” katanya.

Selain itu, melalui APBNP, pemerintah dan DPR juga bakal menyediakan “bantalan” subsidi BBM. Ada prediksi harga minyak dunia akan menembus USD 90 per barel. Padahal, APBN saat ini mengansumsikan harganya USD 77 per barel. “Pilihannya, subsidi harus ditambah atau BBM naik. Kalau dibiarkan, masyarakat pasti menderita secara ekonomi dan pemerintah picang,” katanya.

Dia mengingatkan, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur pembahasan APBN dilakukan dengan menteri yang mewakili pemerintah. “Jadi, tidak bisa dibahas dengan wakil menteri,” katanya. “Kalau DPR tetap tidak kuorum (karena diboikot fraksi lain, Red), pilihannya ya mengganti Menkeu,” imbuhnya. (pri/bay/tof)

About MAHFUD MD - SRI MULYANI FOR 2014

Menggagas Duet Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s